Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengingatkan kembali para wajib pajak (WP) yang belum mengungkapkan harta kekayaan untuk segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Pasalnya, masa berlangsung program hanya sampai Juni 2022. Setelah masa… Read More ›
kebijakan pajak
Ini Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tak Ikut Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022
Pemerintah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan aset atau kekayaan yang belum dilaporkan mulai 1 Januari 2022. Kesempatan tersebut diberikan kepada masyarakat yang sudah mengikuti program Tax Amnesty tahun 2016 namun belum mengungkapkan sepenuhnya, kemudian juga bagi yang belum… Read More ›
Ditjen Pajak Minta Perbankan Segera Gunakan NIK Sebagai NPWP
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo meminta, kepada sektor perbankan untuk segera melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, ini perlu dipersiapkan sebelum core tax administration system resmi… Read More ›
Ditjen Pajak: PPS Itu Kesempatan, Kami Punya Data Sampai Luar Negeri…
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menegaskan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah kesempatan bagi para Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan harta perolehan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dia mewanti-wanti WP segera mengungkapkan harta dalam program yang terlaksana selama… Read More ›
Laporkan Uang & Rumah, Begini Simulasi Tarif Tax Amnesty II
Pengampunan pajak atau tax amnesty kembali digulirkan. Kebijakan pengampunan pajak kali ini dinamakan oleh pemerintah sebagai program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS WP). Dalam program PPS yang tertuang di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah memutuskan untuk mengampuni… Read More ›
Cek Dulu! Ini Aturan Lengkap PPS alias ‘Tax Amnesty Jilid II’
Aturan teknis pelaksanaan program pengungkapan sukarela atau PPS telah terbit dan siap berlaku mulai 1 Januari 2022. Pemerintah meyakini program tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi wajib pajak sekaligus menambah pendapatan negara. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP… Read More ›
Menkeu: Tidak Ikut “Tax Amnesty” Jilid II, Wajib Pajak Bisa Kena Sanksi 200 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau para wajib pajak yang belum mengungkapkan harta perolehan untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty tahun 2022. Sebab, sanksi administratif dalam program tax amnesty jilid II ini sama dengan program tax amnesty… Read More ›
Indonesia dan Singapura Teken Kerja Sama Penegakan Hukum Perpajakan
Pemerintah memastikan akan memperkuat kerja sama dengan Singapura. Menteri Keuangan Sri Mulyanimengatakan, Indonesia dan Singapura telah membina hubungan diplomatik yang sangat baik selama lebih dari 50 tahun. Hubungan kerja sama keduanya semakin diperkuat dengan adanya penandatangan kesepahaman mengenai penegakan hukum… Read More ›
Keberadaan MLA RI-Swiss Perkuat Otoritas Pajak
Wakil rakyat sudah mengesahkan Undang Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Mutual Legal Assistance (MLA). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MLA Indonesia-Swiss Ahmad Sahroni mengatakan, melalui UU MLA Swiss-Indonesia… Read More ›
RUU MLA Disahkan, Harta Koruptor di Swiss Bisa Dilacak
Indonesia bisa melacak uang para koruptor maupun pengemplang pajak yang ada di Swiss. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (14/7) menyepakati RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 