JAKARTA- Usai pembicaraan dari sore hingga malam, DPR akhinya setuju membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Hari ini, DPR akan memulai pembahasanya.
Ketua DPR Ade Komaruddin menyatakan sudah meneken surat persetujuan pembahasan RUU Tax Amnesty. Dia mengklaim, seluruh fraksi DPR setuju membahas calon beleid ini. “Pemerintah butuh pemasukan dari pajak, dari pada pemerintah utang lagi ke Bank Dunia dan IMF,” tambah Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Partai Golkar, kepada Kontan, kemarin.
Anggota Baleg DPR asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufiqulhadi, juga menandaskan, semua fraksi DPR sudah setuju membahas RUU Tax Amnesty. Bahkan, menurut Taufiq, Fraksi Gerindra yang sebelumnya menentang RUU ini juga sudah setuju untuk membahas RUU Pengampunan Pajak.
Namun Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis klaim Golkar dan Nasdem. Dia menyatakan, dalam rapat di Badan Musyawarah (Bamus) DPR, kemarin, fraksinya tetap menolak pembahasan RUU Tax Amnesty. Namun pertimbangan penolakannya lebih berkaitan urusan teknis. Sebab, hingga kini belum ada forum konsultasi antara DPR dan Presiden Jokowi untuk menjelaskan arah dan poin tax amnesty. Ini adalah hasil rapat Bamus sebelumnya. “Sampai sekarang hasil rapat itu tidak dilakukan,” kata Muzani.
Di sisi lain, pembahasan RUU Tax Amnesty serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 belum tentu mulus. Sebab, dua agenda itu kini menjadi ajang barter dengan pergantian menteri (reshuffle). Intinya, partai pendukung pemerintah bersedia membahas dua agenda itu telah reshuffle.
Sikap seperti ini antara lain bekembang di Fraksi PDI Perjuangan. Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua Fraksi PDI-P, membenarkan kaba ini. Menurutnya, pembahasan RUU Tax Amnesty dan APBNP tidak akan maksimal di tengah isu perombakan cabinet.
Oleh karena itu, ia berharap reshuffle cabinet segera diumumkan, sebelum membahas RUU Tax Amnesty dan RAPBNP 2016. “Ya, idealnya memang reshuffle dulu,” ujar Hendrawan, kepada KONTAN, Senin (11/4).
Partai lain, yang pro pemerintah Joko Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla (JK) pilih bergeming. Alasanya, “Reshuffle itu urusan presiden,” kata Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Ketua Fraksi PKB.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Muharam, membantah DPR menyandera RUU Tax Amnesty dengan reshuffle. Menurutnya, isu ini dilempar oleh pengusaha yang memiliki asset di luar negeri dan ingin tax amnesty.
Namun Ecky menandaskan, PKS ingin RUU Tax Amnesty dibahas bersamaan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Sebab, revisi UU KUP memuat reformasi pajak lebih luas.
RUU Tax Amnesty
Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi salah satu jalan untuk menutup kekurangan penerimaan Negara tahun ini yang terncam shortfall sekitara Rp 290 triliun. RUU pengampunan nasional tadinya telah terikat dengan kesepakatan di DPR. Fraksi di DPR menyodoran draf revisi atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang pemerintah mengajukan RUU Pengampunan Pajak.
Status Penyelesaian: DPR dan pemerintah menunda pembahasan revisi UU KPK dan akan membahas RUU Pengampunan Pajak selama bulan April ini. RUU akan dibahas mulai pekan ini di Pansus.
Penundaan PMN 2016
Sempat alot, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN hingga pembahasan APBNP 2016 diselesaikan. PMN tahun ini meninmbulkan reaksi keras karena terealisasi anggaran PMN tahun lalu hanya Rp 28 triliun atau 45,19% sampai Oktober, dari anggaran Rp 62 triliun.
Status Penyelesaian: Selesai melalui lobi antara pemerintah dan fraksi DPR.
Pemilihan Kapolri
Awal tahun 2015 lalu, sempat terjadi kegaduhan ketika Presiden Jokowi mengajukan nama tunggan calon Kapolri, Budi Gunawan. Soso Budi Gunawan dikenal dekat dengan Megawati, Ketua Umum PDI-P. Terjadi lobi-lobi politik dengan pihak DPR untuk memuluskan pencalonan ini.
Status Penyelesaian: Tidak tercapai kata sepakat antara pemerintah dan DPR. Wakapolri Badrodin Haiti dilantik menjadi Kapolri.
Sumber: KONTAN
http://www.pengampunanpajak.com
info@pengampunanpajak.com
Kategori:Pengampunan Pajak
Tok! Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Sisdiknas Masuk 
PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPS – PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA 
Slide Pengampunan Pajak 2022 – Slide Program Pengungkapan Sukarela – Slide Tax Amnesty Jilid 2 
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan komentar