Jakarta -Pagi tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Deklarasi Pajak, bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tidak disetujui DPR.

“Presiden ini bersikap bahwa tax amnesty kalau DPR tak setuju, ya tak apa. Bisa disiapkan PP terkait pajak. Detilnya saya tidak tahu,” jelas Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Johan mengatakan, tax amnesty bukan satu-satunya opsi untuk menambah pendapatan negara. Bisa ada opsi lain, meski secara hierarki lebih rendah kedudukannya dari UU.

“Secara hierarki UU tentu lebih tinggi. Tapi proses ini (di DPR) masih berjalan, belum tentu tak jadi juga,” ujar Johan.

Sumber: Detik

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:ade komarudin, apindo, aset, automatic exchange of information (AEoI), Bambang Brodjonegoro, bank, bayar pajak, Bisa Disiapkan PP, CITA, dirjen pajak, Ditjen Pajak, ekonom, hutang pajak, Johan Budi, joko widodo, Kalau RUU Tax Amnesty Tak Disetujui DPR Tak Apa, Ken Dwijugiasteadi, KPK, luar negeri, menkeu, pajak, pengampunan pajak, pengemplang pajak, polri, presiden, repatriasi, RUU Tax amnesty, tarif tebusan, tax, tax amnesty, WNI, yustinus prastowo