Aturan Investasi dan Sanksi dalam UU Tax Amnesty

  1. Kewajiban Investasi, harta yang diungkapkan dan pelaporan
  • Jangka waktu investasi pengalihan harta ke bank persepsi paling singkat 3 tahun. Investasinya dalam bentuk : a) surat berharga negara, b) obligasi BUMN, c) obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, d) investasi keuangan pada bank persepsi, e) obligasi bank swasta yang perdagangannya diawasi otoritas jasa keuangan, f) investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, g) investasi sektor riil berdasarakan prioritas yang ditentukan pemerintah, h) investasi lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan mengenai pengalihan harta dan investasi, berlaku ketentuan :
  • Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pajak tahun pajak 2016 dan atas penghasilan itu dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan.
  • Uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  1. Perlakuan atas harga yang belum atau kurang diungkap
  • Jika wajib pajak telah memperoleh Surat Keterangan, kemudian ditemukan data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan. Atas tambahan penghasilan itu dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
  • Jika wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, dan ditemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan, sepanjang data/informasi tersebut ditemukan dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan itu dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib pajak yang memiliki surat keterangan, memperoleh fasilitas berupa :

  • Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, bebas dari sanksi administrasi perpajakan, dan bebas sanksi pidana di bidang perpajakan.
  • Tidak diberlakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak sampai dengan akhir tahun pajak berakhir.
  1. Jaminan kerahasiaan data
  • Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.
  • Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi wajib pajak kepada pihak lain. Jika melanggar, akan dipidana penjara maksimal 5 tahun.
  • Data dan informasi wajib pajak peserta pengampunan pajak tidak dapat diminta oleh siapapun meski berdasarkan undang-undang lain, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri.

Sumber: Harian Kontan 30 Juni 2016

Penulis: Asep Munazat Zatnika, Uji Agung Santosa

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: