JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, tidak akan menjabarkan jumlah perbankan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi aturan turunan dari UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty.

“Kami tidak akan me-list namanya,” kata Bambang di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Bambang menyebutkan, PMK tersebut nantinya mengatur mengenai penunjukan bank persepsi sebagai pintu masuk bagi dana-dana repatriasi agar bisa digunakan semaksimal mungkin.

Dia melanjutkan, dalam PMK bank persepsi ini tidak disebutkan jumlah bank yang akan terlibat, melainkan hanya disebutkan berdasarkan kriteria yang disepakati pemerintah.

“Iya hanya kriteria,” tambahnya.

Diketahui, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan turunan dari aturan UU Kebijakan Tax Amnesty pada akhir pekan ini.

Mengenai berapa banyak perbankan yang terlibat, Bambang masih enggan membeberkannya. Apalagi, kata Bambang, sampai saat ini pemerintah belum menentukan berapa bank yang masuk dalam PMK tersebut.

Bambang menjelaskan, PMK mengenai bank persepsi juga akan mengatur tata cara dan instrumen penampungan dana repatriasi dari luar negeri ke Indonesia pasca-diterapkannya UU Tax Amnesty.

Penulis: Hendra Kusuma

Sumber: Okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:bank penerima dana repatriasi, bank persepsi, instrumen investasi, peraturan menteri keuangan, PMK, tax amnesty, uu kebijkan tax amnesty, UU pengampunan pajak