Periode Penagihan Diperluas

Masa daluwarsa penetapan pajak yang selama ini berlangsung 5 tahun diperluas menjadi 30 tahun. Ketentuan itu berlaku sampai dengan Juni 2019 atau berakhirnya penerapan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) mengatakan coverage periode penagihan diperluas menjadi lebih dari 30 tahun atau sejak 1 Januari 1985.Dengan demikian, harta sejak 1985 yang belum dilaporkan da lam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan masih dilakukan penagihan pajak.

“Coverage periodenya diperluas karena kalau di Undang-Undang (UU) umum itu 5 tahun. Ini karena itu lex specialis. Misalnya melakukan pidana ya kena sanksi pidana, kalau administrasi ya sanksi administrasi ,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan para akuntan, Jumat (22/7).

penagihan

Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 18 UU tentang Pengampunan Pajak. Harta wajib pajak (WP) yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT dianggap sebagai tambahan penghasilan. Atas tambahan penghasilan itu, seperti dalam pasal 18 ayat (4), dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain itu, bagi WP yang ikut serta tax amnesty, juga berpotensi terkena sanksi. Hal ini, lanjut John, terjadi bila ada harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (SP). Namun, dalam aturannya, tidak ada batasan waktu 3 tahun seperti yang tidak ikut serta tax amnesty.

Dia berujar, atas tambahan penghasilan itu dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh dan ditambah sanksi administrasi pajak berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Kurang bayar tarif tebusan juga bisa terjadi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam pasal 21 ayat (4), Kepala Kanwil DJP WP terdaftar dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan (SK). Surat pembetulan tersebut dikeluarkan jika ada kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam SK. Jika ditemukan kesalahan hitung yang mengakibatkan kekurangan pembayaran uang tebusan, Dirjen Pajak mengeluarkan surat klarifikasi kepada WP untuk melunasi.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan penelitian yang dilakukan pembayaran uang tebusan dalam kebijakan tax amnesty murni sebatas hasil perhitungan, bukan menggunakan data pihak ketiga yang dimiliki DJP. “Enggak kan mereka menghitung sendiri kok. Kalau ada salah itu kesalahan tulis, biasa,” ujarnya.

Ketentuan ini, lanjutnya, sesuai dengan sistem self assessment di perpajakan Indonesia, termasuk dalam kebijakan pengampunan pajak. Namun, lanjutnya, WP wajib melakukan pelunasan paling lama 14 hari sejak surat klarifikasi itu diterbitkan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan hingga saat ini sudah ada lebih dari 20 SP yang disampaikan WP. Atas SP tersebut sudah ada harta WP lebih dari Rp400 miliar yang telah dideklarasikan.

“Udah banyaklah, dari kemarin sudah tiga kali lipatlah. Kemarin kan saya bilang Rp2 miliar. Lebih dari itu uang tebusannya. Otomatis harta yang disampaikan lebih dari Rp400 miliar,” ujarnya. ()

sumber : bisnis.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , ,

1 reply

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: