JAKARTA, KOMPAS.com– Presiden Joko Widodo menyindir masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sindiran itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak kepada sekitar 10.000 pelaku usaha di Hall D, JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

“Yang di pasar-pasar itu omzetnya sudah gede, tapi belum punya NPWP. Di Mangga Dua, di Tanah Abang,” ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut disambut tawa oleh peserta sosialisasi Tax Amnesty. Sebagian ada yang hanya tersenyum.

“Saya kan orang lapangan, mantan Gubernur DKI Jakarta juga. Ya jadi tahu saja,” lanjut Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan lagi dari para peserta sosialisasi.

Jokowi mengatakan, para pengusaha tersebut harus benar-benar memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk memiliki NPWP kemudian mendeklarasikan harta yang sesungguhnya.

Undang-undang tersebut juga tidak hanya ditujukan bagi para pengusaha “kakap”, melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Dan Tax Amnesty ini adalah yang terakhir. Setelah 2018 ada keterbukaan (informasi dengan tujuan perpajakan), Tax Amnesty ini sudah berakhir. Maka harus dimanfaatkan betul,” ujar Jokowi.

Jokowi juga sadar bahwa undang-undang serupa pernah dilakukan pada masa lalu, yakni pada 1964 dan 1984. Namun, pelaksanaannya gagal. Jokowi tidak ingin mengulangi kegagalan yang sama.

“Sekarang kita ingin mengajak semuanya, agar Tax Amnesty ini berhasil,” ujar dia.

Sumber : Kompas.com

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, DJP, Jokowi, Jokowi Sindir Pedagang Mangga Dua dan Tanah Abang yang Tak Punya NPWP, kemenkeu, kpp, menkeu, pajak, penerimaan negara, pengampunan pajak, presiden, repatriasi, Sri mulyani, target pajak, target penerimaan negara, tarif tax amnesty, tax, tax amnesty, uang tebusan, wajib pajak, WP