JAKARTA–Ekonom Reza Priyambada menilai, perlambatan masuknya investasi asing ke Indonesia sepanjang semester I 2016 tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal berupa perlambatan perekonomian global. Terdapat faktor internal yang tidak kalah penting.
“Salah satunya adalah harmonisasi peraturan di pusat dan daerah selama ini masih belum terjalin secara baik,” ujar Reza kepada Republika di Jakarta, Ahad (31/7). Menurut Reza, selama ini banyak investor yang mencari negara baru untuk menanamkan investasi mereka.
Perlambatan perekonomian di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara di Eropa, membuat investor melihat bahwa negara-negara berkembang (emerging market) semisal Asia lebih cocok dijadikan tempat berinvestasi. Namun, persaingan kompetitif antarnegara berkembang juga menjadi faktor yang harus diwaspadai.
Kemudahan berinvestasi di sebuah negara jelas berbanding lurus dengan banyaknya investor yang berinvestasi. “Negara kita sebenarnya berpotensi mendatangkan banyak investor. Namun, kalau perizinannya menyulitkan mereka (investor), pasti memilih untuk berinvestasi di negara lain, seperti Myanmar, Vietnam, atau Filipina,” kata Reza.
Kepala Riset NH Korindo Securities ini mencontohkan, untuk perizinan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pelayanan tiga jam yang dijanjikan pemerintah pusat, belum bisa dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah. Padahal, peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan pertumbuhan investasi sangatlah penting karena banyak investor sebenarnya mulai mencari daerah di luar Jawa dan Sumatra dalam melancarkan bisnis mereka.
Hal senada diutarakan Leo Rinaldy. Ekonom Mandiri Sekuritas ini menilai bahwa melambatnya investasi yang masuk ke dalam negeri karena banyak investor sepanjang semester I 2016 menunggu keberhasilan pemerintah bisa mewujudkan program pengampunan pajak (tax amnesty) serta kondisi anggaran pemerintah yang sebelumnya dibahas di DPR.
Menurut Leo, wajar jika investor menunggu kedua hal tersebut. Sebab, mereka ingin melihat kemungkinan fiskal pemerintah Indonesia pada semester II 2016.
“Jangan sampai dengan program tax amnesty yang tidak pasti serta kondisi fiksal yang terus menipis, membuat investasi mereka terhambat. Kedua hal ini jelas dinanti oleh investor. Karena, mereka ingin tahu jangan-jangan target pajak nantinya pada akhir tahun tidak bisa dicapai. Ini juga menjadi faktor investasi,” kata Leo. Lebih lanjut, Leo mengatakan, keberadaan tim ekonomi yang baru seusai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo akan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan investasi pada semester II 2016.
Investor bakal memantau kebijakan ekonomi apa lagi yang dilakukan pemerintah dengan susunan kabinet baru. Meski demikian, Leo menerangkan bahwa ada perbaikan dari investasi yang dilakukan enam bulan terakhir.
Investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak bergerak di bidang manufaktur. “Pertumbuhan investasi komoditas ada, tapi nilainya mulai terpangkas dengan investasi di bidang manufaktur. Hal ini baik bagi Indonesia karena sesuai dengan keinginan pemerintah dalam menumbuhkan industrialisasi manufaktur ketimbang industrialisasi komoditas yang bisa merusak ekosistem Indonesia,” ujar Leo.
Alasan BKPM
Pada akhir pekan lalu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, perlambatan masuknya investasi asing ke Indonesia merupakan dampak dari perekonomian global. Apalagi, pada kuartal IV 2015 dan kuartal I 2016, perlambatan ekonomi di Amerika Serikat masih terasa.
“Secara umum, hal seperti perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan Brexit membuat orang menahan untuk investasi,” ujar Thomas. Menurut Thomas, fluktuasi perlambatan investasi asing di Indonesia secara umum masih relatif stabil dibandingkan negara-negara emerging market lainnya.
Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) secara year on year naik 12,2 persen, yakni dari Rp 174,2 triliun menjadi Rp 195,5 triliun. Bidang usaha investasi PMA pada semester I 2016 paling banyak, yaitu industri kertas, barang dari kertas, dan percetakan senilai Rp 2,4 miliar, serta terdapat 130 proyek.
Bidang usaha lain yang juga diminati, yakni industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik senilai Rp 1,6 triliun serta terdapat 1.071 proyek. Sedangkan, lokasi investasi PMA terdapat di Sumatra Selatan, yaitu investasi pulp and paper, Banten terdapat investasi petrokimia, dan DKI Jakarta terdapat investasi bidang usaha properti.
Sumber : Republika.co.id
Penulis : Debbie Sutrisno, Rizky Jaramaya
http://www.pengampunanpajak.com
Kategori:Pengampunan Pajak
Tok! Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Sisdiknas Masuk 
PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPS – PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA 
Slide Pengampunan Pajak 2022 – Slide Program Pengungkapan Sukarela – Slide Tax Amnesty Jilid 2 
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan komentar