Pemerintah membolehkan dana repatriasi amnesti pajak diinvestasikan pada instrumen di luar pasar keuangan. Ini menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/2016 pada 8 Agustus lalu.

Demikian diungkapkan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani, Jakarta, Selasa (9/8).

“Ada PMK nomor 119 yang direvisi terkait pasar keuangan. Di revisi itu untuk melengkapi apa yang selalu ditanyakan oleh bank gateway dan investor. Misalnya dana yang sudah masuk masuk ke Indonesia setelah 31 Desember 2016 dan sudah terlanjur dibelikan aset, praktiknya seperti apa. Itu di jelaskan,” katanya.

“Ada juga yang menanyakan harus masuk dana ke bank gateway Itu di-clear-kan juga di PMK baru.”

Dalam aturan ini, gateway atau pintu masuk peserta amnesti pajak yang ingin investasi di instrumen nonpasar keuangan hanyalah perbankan.

Sekedar informasi, pemerintah sudah menetapkan institusi keuangan yang bisa menjadi gateway atau menampung dana repatriasi amnesti pajak. Yaitu, 18 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek.

Sumber : Merdeka.com

Penulis: Syifa Hanifah

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty