PURWAKARTA– Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Purwakarta Muhamad Abdul Latief mengatakan, pihaknya belum pernah dihubungi terkait sosialisasi Tax Amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta.

Karena itu, Kadin Purwakarta belum memahami benar siapa saja yang berhak mendapatkan pengampunan pajak ini. “Untuk siapa tax amnesty ini? Apakah untuk orang pribadi, pemilik toko, pedagang besar, pedagang kecil, perusahaan berbentuk PT atau CV, atau untuk seluruh Wajib Pajak?” tanya Mamat, panggilan akrabnya.

Apabila untuk seluruh wajib pajak, kata dia, ternyata di lapangan tidak seperti itu. “Karena ternyata masih ada beberapa pengusaha yang harus melunasi utang pajaknya,” sesalnya.

Dirinya juga mengkritisi KPP Pratama Purwakarta karena belum pernah menghubungi Kadin, terlebih melakukan koordinasi. “Jadi menurut saya pengampunan pajak ini masih rancu terkait siapa saja yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Mamat juga menilai program pengampunan pajak terkesan masih agak setengah-setengah. Kendati disebut pengampunan, tapi sayangnya masih ada namanya uang tebusan dan mesti melunasi tunggakan pajak sebagai syarat mengikuti program ini.

“Poin ini sepertinya yang menjadi kepedulian dari para pengusaha. Pasalnya, ketika mereka mengikuti program pengampunan pajak tapi masih dibebani hal-hal tadi,” pungkasnya.

Sumber : poskotanews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty