Jakarta -Program pengampunan pajak alias tax amnesty Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi kesempatan wajib pajak (WP) menyelesaikan utang pajaknya.

Caranya dengan mendeklarasi harta yang selama ini belum pernah dilaporkan ke pemerintah. Harta tersebut bisa berupa tanah, rumah, perhiasan, tabungan, dan lain-lain.

Harta ini tinggal dideklarasi kepemilikannya, tidak perlu membawa bukti kepemilikan selama itu harta benar-benar milik si wajib pajak (WP) sendiri.

“Lalu bagaimana kalau itu tanah sengketa? Kalau tanah masih sengketa, apakah itu harta milik Anda? Kalau belum pasti yang jangan dilaporkan saat tax amnesty,” kata Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, John L Hutagaol, dalam seminar tax amnesty di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (1/9/2016).

“Yang diikutkan dalam tax amnesty adalah yang benar-benar harta milik Anda. Uangnya yang masuk tax amnesty jangan dari aset yang masih bersengketa tadi,” katanya.

Sumber : DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty