Perbankan syariah turut menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menarik dana amnesti pajak. keunggulan perbankan syariah adalah produk berlabel syariah. Bank syariah juga mendiversifikasi produk dengan menggandeng induk usaha.

JAKARTA. Meski sempat diragukan keberhasilannya, program amnesti pajak terus menunjukkan peningkatan. Mengutip situs http://www.pajak.go.id, total deklarasi harta sudah menembus Rp 2.475 triliun pada Selasa (27/9).

Sementara uang tebusan yang telah diterima Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencapai melebihi Rp 60 triliun. Meski uang tebusan masih sekitar 30% dari target pemerintah, dana jumbo itu berhasil tersedot dalam waktu singkat atau sejak efektif dibuka Agustus 2016 lalu.

Tak ayal, pihak perbankan menjadi salah satu faktor kunci pemerintah menarik dana pengampunan pajak. Pasalnya, perbankan menjadi lembaga penghubung antara wajib pajak dan pemerintah.

Tak cuma perbankan konvesional, peran perbankan syariah juga krusial. Layaknya bank konvensional, perbankan syariah juga gencar menarik minat nasabah lewat produk dan sosialisasi.

PT Bank Mandiri Syariah (BSM) misalnya. Anak usaha Bank Mandiri ini menjaring para wajib pajak dengan sederet produk andalan. Semisal mudharabah muqayyadah, sukuk dan emas guna menampung dana amnesti pajak.

Tak cuma menyiapkan produk, BSM juga memiliki sistem mumpuni pasca resmi menjadi bank persepsi penerima dana repatriasi oleh pemerintah pada 18 Juli lalu. Direktur Wholesale Banking BSM Kusman Yandi menyebutkan, sejauh ini BSM telah menerima uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp 30,3 miliar dengan total deklarasi harta senilai Rp 1,51 triliun.

Nilai itu disetor dari 364 nasabah hingga Senin (26/9). “Sejumlah nasabah telah menyatakan komitmen untuk menyatakan repatriasi dananya melalui BSM. Saat ini kami terus menindaklanjuti hal tersebut,” kata Kusman kepada KONTAN, Selasa (27/9).

Sejatinya, BSM mengejar target untuk bisa menampung dana repatriasi mencapai Rp 10 triliun. Strategi BSM, getol melakukan sosialisasi kebijakan amnesti pajak, termasuk pilihan produk-produk investasi yang dapat menampung dana itu.

Itu sebabnya, sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan konsultan pajak, Mandiri Sekuritas, Mandiri Management Investasi dan AXA Mandiri.

Andalkan produk

Sebagai bank syariah yang ditunjuk pemerintah menjadi bank persepsi, ada beberapa keuntungan yang diraih BSM. Diantaranya, memiliki jajaran produk syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

Contoh, produk mudharabah muqayyadah. Pada produk ini shahibul maal atawa pemilik dana dapat menempatkan duitnya di bank untuk diinvestasikan ke instrumen investasi dengan akad mudharabah. Predikat bank syariah pun tak menghalangi BSM memiliki variasi produk.

Sebab, BSM bersinergi dengan anak usaha milik sang induk. Lewat kerja sama dengan Mandiri Investasi, Mandiri Sekuritas dan AXA Mandiri, BSM menawarkan instrumen investasi di pasar modal dan asuransi.

BSM juga bersinergi dengan BNP Paribas guna memaksimalkan perolehan dana yang masuk. Strategi lain, perseroan mempersiapkan 54 gerai priority banking yang tersebar di kawasan Aceh, Batam, Medan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, Bekasi, Bogor dan Jakarta.

Kantor khusus nasabah tajir itu menjadi touch point layanan amnesti pajak selain 525 kantor cabang serta kantor cabang pembantu yang berfungsi menerima dana tebusan.

Tak mau kalah, Direktur Konsumer Bank Muamalat Purnomo B. Soetadi bilang, pihaknya menawarkan dua produk andalan bagi peserta amnesti pajak. Salah satunya program deposito super berkah. “Nasabah bisa menikmati bagi hasil yang setara dengan suku bunga sangat kompetitif serta hadiah,” kata Purnomo. Sedangkan untuk alternatif investasi, Muamalat menawarkan produk bancassurance bagi nasabah yang ingin menikmati return tinggi.

Sumber : Harian Kontan 28 September 2016

Penulis : Marshall Sautlan

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty