Sejumlah anggota DPR RI buka suara terkait masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Usulan mengenai akan diadakannya lagi pengampunan pajak jilid III ini muncul secara tiba-tiba. Banayk pihak menduga ini adalah titipan pengusaha. Benarkah?

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan dengan tegas membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan usulan tersebut murni dari DPR RI.

“Tidak ada, mana ada pengusaha, jangan menduga-duga,” kata Bob Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Bob mengakui awalnya memang Badan Legislasi DPR RI yang membuat usulan ini. Baleg, kata dia, awalnya mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty. Namun, kemudian usulan itu diambil alih oleh Komisi XI yang mengusulkan format pembentukan aturan baru.

“Kita itu awalnya judulnya revisi, kalau dari Komisi XI dari nol, UU baru,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal juga membantah RUU ini sebagai titipan. Dia meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlalu jauh.

“Itu terlalu jauh spekulasinya,” kata Hekal.

Dia mengatakan DPR mengusulkan RUU Tax Amnesty masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 untuk membantu pemerintah baru mencari pendanaan. Dia bilang tax amnesty bisa menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut.

“Menurut saya lebih pada memikirkan cara-cara untuk pendanaan, kan salah satunya ada Danantara, terus kita bicara peningkatan nilai jaminan, mungkin tax amnesty jadi salah satu opsi,” kata dia.

Sebelumnya, DPR telah menyepakati memasukkan RUU tentang tax amnesty masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Dengan begitu, maka rancangan aturan ini akan menjadi prioritas DPR untuk disahkan. Komisi XI juga telah menargetkan agar program ini bisa terlaksana pada 2025.

Masuknya RUU Tax Amnesty dalam Prolegnas terjadi secara tiba-tiba dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI pada Senin (18/11/2024). Padahal, RUU tersebut belum pernah muncul dalam rapat-rapat sebelumnya.

Apabila rencana itu berjalan, maka program pengampunan pajak tahun 2025 akan menjadi tax amnesty jilid III yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan tax amnesty pada 2016-2017 dan 2022.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai langkah DPR RI mengusulkan pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid III pada 2025. DJP menyebut akan mendalami rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tax Amnesty tersebut.

“Terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti lewat keterangan tertulis, Rabu.

Sumber: inilah.com

http://www.pengampunanpajak.com

Kategori:2025

Tag:amnesti, amnesti pajak, amnesti pajak jilid 3, amnesty pajak, amnesty tax, aset amnesti pajak, aset pengampunan pajak, aset tax amnesty, audit pajak, cuci dosa pajak, deklarasi pajak, denda pajak, deposito luar negeri, DJP, dosa pajak, formulir amnesti pajak, formulir pengampunan pajak, formulir tax amnesty, harta amensti pajak, harta luar negeri, harta pengampunan pajak, harta pribadi, harta tax amnesty, kantor pajak, kemplang pajak, kpp, lapor pengampunan pajak, lapor tax amnesty, ngemplang pajak, nyolong pajak, pajak, pajak amnesti, pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak PPN, pajak prabowo, pajak pribadi, pemeriksa pajak, pemeriksaan pajak, pengampunan pajak, pengampunan pajak jilid 3, pengampunan pajak jilid iii, pengembalian pajak, penyidikan pajak, PPN, rekening bank luar negeri, restitusi pajak, restitusi ppn, sanksi pajak, sp2dk, SPT pajak, spt pribadi, SPT Tahunan, tagihan pajak, tax amnesty, tax amnesty jilid 3, tax amnesty jilid iii