Kompetisi pajak untuk menarik investasi

Kompetisi pajak untuk menarik investasi

Perpajakan menjadi topik yang sering diperbincangkan di berbagai media dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan. Pada APBN-P 2016, penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.355 triliun atau mencapai 76% dari total pendapatan negara.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Baru-baru ini amnesti pajak diberlakukan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta ke Indonesia yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, saat ini sedang dikaji penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 17%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk bersaing dengan negara-negara tetangga yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah untuk menarik investasi. Dalam istilah perpajakan, hal ini disebut dengan kompetisi pajak (tax competition).

Amnesti pajak maupun penurunan tarif pajak merupakan bagian dari insentif pajak. Secara umum, insentif pajak dapat mendorong investasi yang dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kebijakan ini juga memiliki risiko, di antaranya potensi penerimaan pajak hilang, tidak transparan dan tidak akuntabel, dan tujuan awal pemberian insentif seperti pertumbuhan investasi tidak tercapai. Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi bahwa investasi tersebut sebenarnya akan tetap dilakukan walaupun tidak ada insentif pajak.

Pada beberapa riset telah diuji efektivitas insentif pajak terhadap daya tarik investasi. Salah satu kajian dilakukan oleh Abbas dan Klemm (2013) mengungkapkan bahwa insentif pajak tidak memiliki dampak yang siginifikan untuk menarik investasi di negara berkembang. Sebab, infrastruktur tidak memadai dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga pemberian insentif pajak tidak mampu mengimbangi keterbatasan tersebut (Kinda, 2014).

Dalam kaitannya dengan kompetisi pajak, penerapan insentif pajak lebih mendekati sebuah game theory. Pemenang dalam permainan ini adalah pihak yang mampu mengorganisir semua pemain. Contoh, Negara A dan Negara B menerapkan tarif PPh Badan 30%. Apabila diasumsikan Negara A memberikan insentif berupa penurunan tarif menjadi 15% dan Negara B tetap 30%, Negara A mendapatkan 15% dan Negara B mendapatkan 0, demikian juga sebaliknya. Tanpa koordinasi, penurunan tarif di Negara A akan diikuti juga dengan penurunan tarif di Negara B. Dengan berkoordinasi, masing-masing negara akan dapat 30%.

Kerjasama antar-negara

Kompetisi pajak akan mengakibatkan semua negara berlomba menurunkan tarif pajak dan pada akhirnya akan berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan tidak efisiennya alokasi modal secara global. Dari pengalaman negara-negara OECD, telah terjadi penurunan signifikan tarif PPh Badan selama 30 tahun terakhir sebagai bentuk respon atas penurunan tarif pajak antar-negara. Hal ini telah mengakibatkan berkurangnya belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (Rogers, 2013). Bagi Indonesia, penurunan penerimaan pajak akan berisko terhadap keberlanjutan pembangunan.

Dalam menghadapi kompetisi pajak ini, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan Pemerintah. Pertama, memperkuat daya saing Indonesia. Pada kajian OECD (2007) disebutkan bahwa faktor non-pajak memiliki peranan yang lebih signifikan untuk menarik investasi di negara berkembang dibandingkan faktor pajak. Dengan memperbaiki iklim investasi, seperti dengan menjaga stabilitas ekonomi dan politik, perbaikan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta memperkuat pasar dalam negeri, akan lebih berdampak maksimal dibandingkan pemberian insentif pajak.

Kedua, melakukan koordinasi dengan negara-negara kawasan, seperti ASEAN. Pada negara-negara ASEAN, rata-rata tarif PPh Badan adalah 20%-30%, sedangkan Singapura menerapkan tarif PPh Badan 17%. Dengan adanya momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dapat mengusulkan regulasi yang membatasi kompetisi pajak antar-negara ASEAN sehingga tidak mengarah pada harmful tax competition yang mengakibatkan semakin berkurangnya basis pajak. Pada akhirnya, suatu negara hanya akan memenangkan kompetisi ini dengan berkoordinasi, bukan negara yang ikut menurunkan tarif pajak walaupun hingga mencapai tarif 0%.

 

Penulis : Asrul Hidayat ( Pemerhati Kebijakan Perpajakan )

Sumber : KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: