PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE DENGAN RAHMAT… Read More ›
Peraturan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 13/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 13/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan… Read More ›
PSAK 70 jadi panduan akuntansi aset dan liabilitas Tax Amnesty
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak dengan meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) 7O Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca mengikuti Undang-Undang Tax Amnesty. PSAK… Read More ›
IAI Bikin PSAK 70, Panduan Standar Peserta “Tax Amnesty” Melaporkan Hartanya
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam rangka mensukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, PSAK 70 ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun… Read More ›
Dilema Notaris Jalankan Mandat UU Pengampunan Pajak
Di satu sisi menjadi peluang pekerjaan yang menguntungkan. Namun, di sisi lain, berpotensi menyeret notaris dalam tindak pidana korupsi atau pencucian uang akibat perbuatan klien terkait program amnesti pajak. Profesi notaris disebut tiga kali dalam UU Nomor 11 Tahun 2016… Read More ›
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN INSTRUKSI NOMOR INS- 08 /PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN INSTRUKSI NOMOR INS- 08 /PJ/2016 TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KEADAAN DARURAT ATAU GANGGUAN TEKNIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016… Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK… Read More ›
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam… Read More ›
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang… Read More ›
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2016 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 