RUU Pengampunan Pajak akhirnya disetujui oleh DPR. Persetujuan ini sekaligus menorehkan sejarah baru pemberian pengampunan pajak setelahterakhir kalinya diberikan tiga decade silam melalui Keppres Nomor 26 tahun 1984. Berbagai polemic dan suara miring atas beleid ini. Banyak yang pesimistis karena… Read More ›
kebijakan pemerintah
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama
Bisnis.com, JAKARTA – Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat. Hal ini termaktub… Read More ›
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Permohonan Restitusi Dan Sengketa Harus Dicabut
Bisnis.com, JAKARTA – Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan pajak harus mencabut… Read More ›
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA – Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada… Read More ›
UU PENGAMPUNAN PAJAK: WP Bebas Memilih Instrumen Investasi
Bisnis.com, JAKARTA – Wajib pajak yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam beleid yang telah disetujui parlemen untuk diundangkan itu tidak ada ketentuan instrumen… Read More ›
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Surat Pernyataan Dianggap Surat Keterangan, Apabila
Bisnis.com, JAKARTA – Sejalan dengan sistem self assessment, Surat Pernyataan yang diajukan wajib pajak (WP) dianggap diterima sebagai Surat Keterangan apabila hingga 10 hari kerja belum ada keputusan dari pemerintah. Hal ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak…. Read More ›
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan Tebusan
Bisnis.com, JAKARTA – Nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir menjadi dasar pengenaan uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Dalam pasal 5 UU tentang Pengampunan Pajak dinyatakan besaran uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan… Read More ›
UU Tax Amnesty Sudah Sesuai Konstitusi UUD 1945
Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sudah sesuai konstitusi UUD 1945, terutama pasal pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo… Read More ›
Darmin: UU Pengampunan Pajak Bawa Dampak Berganda Bagi Dunia Usaha
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meyakini pengesahan UU Pengampunan Pajak akan membawa dampak ganda bagi iklim dunia usaha, terutama karena hilangnya satu ketidakpastian besar terkait arah kebijakan pajak nasional. Sekalipun dari sisi penerimaan belum bisa diperkirakan secara pasti, Menteri Koordinator Perekonomian… Read More ›
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Batasan Utang Dipatok 75% & 50%
Bisnis.com, JAKARTA – Utang yang menjadi pengurang harta sebagai dasar pengenaan uang tebusan dipatok dalam Undang-undang tentang Pengampunan Pajak. Menilik pasal 7 ayat (2) nilai utang yang dipatok hanya yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang belum, atau… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 