Dilema Tax Amnesty

37Setelah mengeluarkan paket kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak di tahun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berniat menerbitkan aturan mengenai pengampunan pajak alias tax amnesty. Kebijakan ini diperkirakan bisa menarik dana milik orang Indonesia di luar negeri hingga Rp 3.000 triliun. Dari uang yang masuk itu, diprediksikan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 200 triliun.

Layaknya sekeping koin, kebijakan pengampunan pajak memiliki dua sisi. Dampak yang mencemaskan dari kebijakan itu adalah wajib pajak yang selama ini patuh membayar merasakan ketidakadilan. Kebijakan ini juga bisa disalahgunakan, seperti dijadikan alat untuk mencuci penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kebijakan pengampunan pajak sendiri sudah beberapa kali diberlakukan di sini. Pada tahun 1984, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam aturan ini, semua jenis pajak di masa itu, termasuk pajak kekayaan, bisa mendapat pengampunan pajak, dengan tebusan sebesar 1% dari jumlah kekayaan yang menjadi dasar perhitungan pajak yang dimintakan pengampunan untuk wajib pajak yang telah memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Atau, sebesar 10% dari jumlah kekayaan yang menjadi dasar perhitungan pajak yang dimintakan pengampunan untuk wajib pajak yang belum memasukkan SPT-nya.

Hebatnya Keppres tersebut, wajib pajak yang mendapat pengampunan juga terbebas dari pengusutan pajak. Bahkan, laporan kekayaan yang ia sampaikan dalam rangka pengampunan pajak, tidak dapat dijadikan dasar untuk penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun.

Pengampunan pajak versi kedua yang dikenal di negara ini adalah sunset policy. Ini adalah pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya pada 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

Sunset policy diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kebijakan ini memang menambah sekitar 5 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sekitar 800.000 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, dari sisi penerimaan pajak, sunset policy tak berefek maksimal. Tambahan pajak akibat kebijakan itu sekitar Rp 7,46 triliun, tidak sampai 2% dari total penerimaan pajak sepanjang 2008.

Pengampunan pajak terakhir muncul di tahun ini, dengan terbitnya paket kebijakan sunset policy jilid kedua. Bentuknya adalah penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan SPT.

Pembatasan

Alasan utama Ditjen Pajak membutuhkan kebijakan pengampunan pajak adalah minimnya data yang tersedia untuk mendukung penggalian potensi pajak. Ditjen pajak juga tak bisa memanfaatkan data rekening nasabah bank karena terbentur pasal kerahasiaan bank.

Agar bisa mencapai tujuannya, kebijakan pengampunan pajak harus memperhatikan tiga aspek penting. Ketiganya adalah aspek legal, aspek keadilan serta aspek manfaat.

Aspek legal memegang peranan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang. Sinkronisasi perlu karena definisi pajak menurut UUD 1945 adalah setiap pungutan yang berdasarkan UU. Penyesuaian juga perlu untuk memastikan proses pengampunan pajak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Karena itu, sangat tidak tepat jika kebijakan pengampunan pajak hanya diatur dalam keputusan presiden, atau peraturan pemerintah. Klausul pengampunan pajak harusnya termuat dalam amandemen UU KUP.

Selain itu, harus ada penegasan bahwa pengampunan pajak hanya terbatas untuk kepentingan pajak semata. Apabila di kemudian hari, ada kekayaan atau harta yang telah diperhitungkan pajaknya dalam rangkaian pengampunan pajak berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, tidak akan terbebas dengan sendirinya.

Hal ini sangat dimungkinkan. Menurut UU, semua penghasilan dari sumber manapun dapat dikenakan pajak. Termasuk penghasilan yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, yang berasal dari oerbuatan illegal. Tetapi, tidak berarti penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, kendati telah dikenakan pajak, terbebas dari penegakan hukum pidana lain, seperti yang termuat dalam Keppres 26 Tahun 1984.

Jika tidak dikelola dengan baik, pengampunan pajak akan menciderai rasa keadilan wajib pajak yang selama ini patuh. Salah satu prinsip dalam pemungutan pajak adalah keadilan, dimana wajib pajak membayar pajak sesuai kemampuannya.

Maka, jika ada wajib pajak yang diberikan pengampunan pajak karena ketidakberdayaan Ditjen Pajak mengungkap ketidakbenaran pembayaran pajaknya, wajib pajak lain pasti akan merasakan ketidakadilan.

Karena itu, pengampunan pajak harus didesain khusus untuk meminimalisir ketidakadilan dan memaksimalkan kepentingan penerimaan negara. Ditjen pajak harus menyeleksi kriteria wajib pajak, jenis pajak dan apa saja sumber penghasilan yang layak mendapat pengampunan pajak.

Contohnya, yang berhak mendapatkan fasilitas pengampunan pajak adalah wajib pajak orang pribadi dengan nilai aset minimal Rp 1 miliar, dan pengampunan terbatas untuk PPh, yang tambahan kekayaannya berasal dari luar negeri. Periode pengampunan pajak juga harus dibatasi, misalnya hanya berlaku setahun.

Apakah pengampunan pajak akan menarik minat wajib pajak hingga mengakibatkan lonjakan penerimaan pajak secara signifikan? Berdasar data empiris, termasuk didalamnya jumlah kekayaan orang kaya Indonesia yang terus meningkat setiap tahun dan didukung data transaksi ekonomi bawah tanah yang sangat besar, bisa dipastikan peluang menambah penerimaan pajak terbuka lebar.

Namun bisa saja kebijakan pengampunan pajak ini sepi peminat. Skenario ini bisa terjadi jika wajib pajak menganggap pengampunan pajak merupakan pintu masuk untuk mengusut harta kekayaan mereka. Teori perilaku mengonfirmasi bahwa wajib pajak cenderung nyaman melakukan praktik penggelapan pajak sampai otoritas membongkarnya.

Memang, ada kisah sukses pengampunan pajak di negara lain, seperti di Amerika Serikat. Program IRS offshore voluntary disclosure yang berlangsung tahun 2012 berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 5 miliar.

Jika berdasar kajian awal, manfaat berupa dukungan rakyat dan hasil simulasi tambahan penerimaan pajak, tidak begitu baik; sebaiknya Ditjen Pajak habis energi untuk mengahadapi dilemma yang berkepanjangan.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: