Bungkus Indah Pesimisme Penerimaan Pajak

48RUU Pengampunan Pajak mulai dibahas.

Orang bijak taat pajak. Jargon yang bertujuan menggelitik kesadaran masyarakat mentaati berbagai peraturan perpajakan itu tentu sudah akrab di telinga kita. Namun kendati sudah beredar belasan tahun, hingga menancap di benak banyak orang, jargon itu ibarat mantra tak bertuah.

Lihat saja tax ratio Indonesia di awal tahun ni yang Cuma 11%. Bandingakn dengan angka rasio yang lazim menjadi indikator ketaatan pajak di negara sekawasan. Filipina memiliki tax ratio 12%, sedang Singapura dan Malaysia masing – masing 22% dan 18%.

Di saat pemerintah berniat mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaannya, jelas jargon tak lagi bisa menjadi andalan untuk menebalkan kepatuhan wajib pajak. Kebutuhan akan strategi yang lebih jitu untuk mengangkat penerimaan pajak semakin terasa saat roda ekonomi berputar pelan seperti sekarang.

Sejak awal tahun ini, sudah beredar kabar tentang munculnya jurus pamungkas untuk mengangkat penerimaan pajak. Setelah berbulan – bulan jadi wacana, jurus bernama tax amnesty tersebut memasuki babak pembahasan, dua pekan lalu.

Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR, fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan PKB mengusulkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pengampunan Nasional masuk dalam program legislasi tahun ini. Itulah kali pertama, wacana tax amnesty yang sudah beredar sejak awal tahun ini menampilkan sosoknya.

Dan seperti yang pernah ditulis KONTAN, payung hukum tentang tax amnesty tersebut disodorkan sebagai RUU oleh DPR, bukan oleh pemerintah. Padahal, pemerintha sejatinya lebih punya kepentingan dengan misi utama tax amnesty, yaitu menggerek penerimaan pajak di tahun depan. Itu sebabnya, RUU ini seakan masuk di masa injury time, tinggal tiga bulan sebelum tahun 2015 berakhir.

Agenda kontroversi yang merebak saat tax amnesty masih menjadi wacana juga tak dihapus dalam draft awal RUU Pengampunan Nasional. Biang kontroversi itu adalah pemberian ampunan bagi pelanggar tindak pidana, selain kejahatan bertema terorisme, narkoba dan perdagangan manusia. Itu berarti, mereka yang terlibat tindak korupsi bisa memanfaatkan pengampunan nasional untuk mengamankan hartanya.

Namun suara kontra yang bergaung keras terhadap pengampunan bagi koruptor akhirnya bergema. Versi revisi dari draft tersebut, yang kini belum beredar, disebut – sebut tak lagi mencantumkan tindak pidana sebagai cakupan dari RUU Pengampunan Nasional. “Tindak pidana umum dihapus karena sudah ada aturannya sendiri,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo.

Seiring dengan penghapusan tindak pidana korupsi, nama RUU pun diubah dari Pengampunan Nasional menjadi Pengampunan Pajak.

Revisi lain yang sudah sempat beredar adalah perubahan tarif uang tebusan. Jika dalam draft awal, tarif uang tebusan adalah 3%, 5% dan 8% sesuai periode memasukkan surat permohonan, maka dalam versi revisi, tarif dipangkas menjadi 2%, 4% dan 6%.

Perubahan lain yang juga terjadi adalah pemberian jaminan bahwa data yang diserahkan saat mengikuti program pengampunan pajak tidak akan dijadikan bahan penyidikan kasus lain. Menurut sumber KONTAN, klausul ini menyontek ketentuan yang termuat dalam program pengampunan yang digulirkan Pemerintahan Soeharto di tahun 1984.

 

Efek bumerang

Jika penerimaan pajak yang menjadi timbangan, tak sulit bagi kita untuk menakar manfaat dari RUU Pengampunan Pajak. Siapa sih wajib pajak yang tidak tergoda untuk memanfaatkan amnesti massal itu?

Cuma potensi uang yang bisa diraup pemerintah masih dalam hitungan kasar. Saat pengampunan pajak masih berupa ide, yang kerap disebut-sebut adalah nilai potensi harta yang menjadi objek pengampunan mencapai Rp 3.000 triliun. Angka itu merujuk ke hasil survei sebuah lembaga keuangan internasional atas aset, dalam bentuk likuid maupun properti yang dimiliki orang Indonesia di Singapura.

Potensi harta objek pengampunan bisa jadi lebih besar lagi mengingat RUU Pengampunan Pajak juga menyasar harta di dalam negeri, yang selama ini tak terendus aparat pajak. “Hitungannya ada, tetapi kami belum bisa ungkapkan,” tutur Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Andai penerimaan pajak di tahun depan benar melaju kencang berkat tax amnesty, sah-sah saja jika kita berharap ekonomi bisa berputar lebih cepat.

Namun jika diundangkan, buntut dari pengampunan pajak tak selalu positif. Ambil contoh dampaknya terhadap program reinventing policy yang sedang diusung Dirjen Pajak tahun ini.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dan konsultan pajak Agus Susanto Lihin sepakat pembahasan RUU Pengampunan Pajak bakal menggerus minat wajib pajak mengikuti reinventing policy.

Kalkulasinya sederhana saja. Program yang juga populer disebut sunset policy itu hanya menawarkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi saja. Bentuk pelanggaran yang tercakup dalam sunset policy pun terbatas hanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. “Benefit yang ditawarkan pengampunan pajak jelas jauh lebih besar,” tutur Agus. Karena itu, Yustinus menduga, wajib pajak yang sudah terburu mengikuti sunset policy bakal merasakan ketidakadilan.

Mekar menyadari ada kekhawatiran bahwa persiapan tax amnesty bisa menjadi bumerang bagi reinventing policy yang sedang bergulir. Namun ia berkilah, keduanya berbda tujuan. Namun lagi-lagi, “Saya belum bisa membuka apa yang menjadi bedanya. Takutnya berubah-ubah malah membingungkan,” tutur dia.

Namun ia menyodorkan realisasi dari reinventing policy yang memperlihatkan peningkatan. Program yang dimulai pada Mei itu, per Juli lalu menghasilkan Rp 35 triliun. Angka itu naik menjadi Rp 42 triliun per akhir Agustus. Di akhir tahun, Ditjen Pajak memasang angka Rp 100 triliun sebagai target.

Mudah-mudahan saja target itu tercapai. Jika tidak, mungkin karena banyak orang di negeri ini tak hanya bijak dalam menaati aturan pajak, tetapi juga bijak dalam meilih aturan pajak yang paling menguntungkan.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: