Meraba Rencana Tax amnesty Yang Disiapkan Pemerintah

34Menjelang akhir tahun kemarin, skenario buruk tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin nyata. Situasi pasar global yang semakin tidak karuan seakan menjadi alarm bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim ekonominya untuk segera menuntaskan berbagai pekerjaan rumah.

Lesunya ekonomi Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di dunia. Sebut saja, rontoknya nilai ekspor karena harga komoditas batubara dan minyak sawit mentah yang masih melandai.

Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga tak terlepas dari rencana The Federal Reserve untuk mengerek kembali bunga acuan di Negeri Uwak Sam. Rupiah semakin tak berdaya begitu china mengubah penentuan nilai tukar mata uangnya, yuan. Karena berujung ke pelemahan, perubahan itu bisa dibilang devaluasi gaya bank sentral China alias PBOC.

Kendati otoritas di sini tak pernah berniat terlibat dalam currency war, rupiah tersungkur dengan sendirinya. Nilai tukar dollar sejak selasa dua pekan lalu pun anteng di atas Rp 14.000. kisaran kurs dollar AS sebesar itu, terakhir kali muncul di masa Indonesia terbekap krisis 1997-1998.

Menyadari situasi yang genting itu, pemerintah tancap gas merapikan aturan yang bisa memoles pertumbuhan ekonomi. Janji merilis paket kebijakan untuk melengkapi aturan-aturan yang sudah terbit muncul. “Paket kebijakan ini tidak hanya menyasar jangka menengah, tetapi juga short term.” tutur Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Catatan saja, sejauh ini pemerintah sudah menerbitkan aturan untuk menggenjot konsumsi dengan menaikkan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kebijakan lain untuk menggenjot daya beli yang sudah terbit adalah penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk sejumlah barang, speerti produk elektronik dan furnitur.

Untuk menggelitik minat berinvestasi, aturan yang sudah muncul adalah kemudahan mendapatkan tax holiday dan tax allowance. “Ada satu-dua aturan lagi yang sedang disiapkan,” tutur Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Satu aturan yang dimaksud suahasil adalah pemberian insentif fiskal untuk kawasan ekonomi khusus (KEK).

Tawaran Terbatas

Kendati aturan main yang akan diterbitkan itu sudah lama menjadi pembahasan di ranah publik, jangan terburu menganggap tak ada yang menarik untuk ditunggu. Satu isi paket yang bisa membetot perhatian adalah rencana menarik pulang dana para pebisnis kelas kakap negeri ini dari luar negeri.

Wacana tersebut, yang kerap disebut tax amnesty memang sudah beredar lama. Kebijakan ini dinilai bisa mendongkrak penerimaan pajak sekaligus menambah cadangan devisa. Laporan Goldman Sachs, yang kerap dikutip oleh pemerintah, memperkirakan timbunan dana dalam dollar AS milik pebisnis Indonesia nilainya setara dengan Rp 3.000 triliun. Patut dicatat, itu cuma taksiran simpanan para triliuner Indonesia di Singapura saja.

Niat memancing dana untuk kembali ke Indonesia melalui pengampunan pajak pun pernah disampaikan Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro ke anggota DPR, Februari 2015. Lalu di awal semester kedua tahun ini, Luhut Panjaitan, yang saat itu berstatus Kepala Staf Kepresidenan, memprediksi, tax amnesty paling cepat baru bisa diberlakukan sekitar akhir 2015 hingga tahun depan.

Nah, saat penggondokan paket kebijakan ekonomi muncul, seorang sumber KONTAN menyebut, kebijakan pengampunan pajak akan muncul tahun ini juga. Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah mengantongi hasil focus group discussion yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan mereka yang berkepentingan, seperti pebisnis, ekonom dan penegak hukum. “Kapan jadi aturan, ya tergantung pada bos-bos kami. Karena ini akan dibentuk menjadi Undang-Undang (UU) hingga perlu pembahasan dengan DPR,” tutur Mekar Satria Utama, Jurubicara Ditjen Pajak.

Sumber KONTAN percaya diri tak ada resistensi dari DPR untuk membahas itu. Bahkan, rencananya, usulan UU itu akan datang sebagai inisiatif DPR.

Misbakhun, Anggota DPR Fraksi Golkar yang berada di Komisi XI tak serta merta mengiyakan. Ia hanya menjelaskan, jika mengikuti aturan main yang berlaku, pemerintah seharusnya mengirimkan surat ke DPR untuk pembuatan UU baru. Namun karena tak pernah mengirimkan surat, maka jika UU tentang pengampunan pajak jadi dibahas, maka jika UU tentang pengampunan pajak jadi dibahas, maka itu merupakan inisiatif DPR.

Proses pembahasan pengampunan pajak menjadi UU bisa jadi akan memakan waktu mengingat betapa hot-nya topic ini. Jika tawarannya semenarik seperti wacana yang sempat mengemuka, tentu tak ada pebisnis yang berniat menolak.

Sekadar menyegarkan ingatan, rencana pengampunan pajak pernah dikabarkan akan menyasar siapa saja, kecuali mereka yang diduga terlibat teroris dan gembong narkoba. Dengan definisi yang sedemikian luas itu, berarti pebisnis yang pernah punya catatan hitam pun, seperti pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa ikut serta.

Kabar lain yang beredar, duit yang akan masuk melalui program ini akan terbebas dari penyidikan hukum tentang asal usulnya. Asalkan, si peserta tax amnesty membayar denda, yang biasa juga disebut tebusan, sebesar 2% dari uang yang dibawa masuk ke sini.

Nah, criteria siapa yang berhak mengikuti tax amnesty, menurut sumber KONTAN, tidak selonggar itu. “Yang ditawarkan hanya mereka yang masih punya bisnis secara sah di sini,” tutur dia. Tanpa menyebut nama, sumber ini hanya menyebut, mereka yang sempat diundang menemui Presiden Jokowi sejak akhir Agustus lalu, termasuk yang potensial untuk diundang mengikuti program pengampunan pajak.

Catatan saja, sejak dua pekan terakhir, Presiden Jokowi beberapa kali menggelar pertemuan dengan para pebisnis. Yang masuk dalam radar publik adalah pertemuan dengan perwakilan dari 25 kelompok bisnis di Istana Bogor. Selain pertemuan itu, Presiden Jokowi juga sempat mengundang sejumlah pebisnis di Istana Merdeka, Jakarta.

Kisaran denda juga belum diputuskan, tutur Mekar. Ia hanya menyebut, berdasar hasil kajiannya, ditjen pajak mengusulkan tarif denda berkisar 5%-15% dari nilai uang yang dibawa pulang kandang.

Seperti wacana yang sudah beredar, dana yang dibawa pulang memang akan dibebaskan dari berbagai proses hukum. Tentu, niatan ini masih harus digodok lagi oleh tim ekonomi Presiden Jokowi beserta DPR dan penegak hukum.

Skenario lain yang juga dibahas adalah instrumen yang akan menampung dana-dana yang pulang kampung. Opsi yang disiapkan seperti pemerintah menerbitkan obligasi, semacam surat utang negara yang harus dipegang oleh si pemilik dana sampai jatuh tempo. “Ini masih dikaji. Jadi saya belum tahu apa bisa jadi pembiayaan di tahun ini atau tidak,” tutur Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Protofolio Utang Kemenkeu.

Kalangan pebisnis sejauh ini hemat mengomentari rencana pengampunan pajak versi Jokowi. “Memang ada yang meminta, tapi saat di Bogor presiden cuma mendengar,” ujar Fransiscus Weliarang, Bos Grup Salim yang turut hadir dalam pertemuan para pebisnis dengan presiden di Istana Bogor.

Komentar bernada normatif juga meluncur dari Tahir, Pimpinan Grup Mayapada. “Saya pribadi setuju agar ada dollar yang masuk. Yang penting, implementasinya,” tutur dia.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: