Citi: Potensi Tax Amnesty dari Dalam

47

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Bahkan, rencananya pada hari ini, Selasa (8/12), DPR akan mengelar paripurna pengesahan Prolegnas Perubahan 2015.

Rencana ini dikatakan oleh Anggota Komisi XI DPR sekaligus Anggota Badan Legislasi DPR Muhammad Misbakhun. Dia bilang, untuk mempercepat pelaksaan paripurna, pada Senin (7/12) malam, telah diadakan rapat pimpinan untuk mengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR. “Paripurna diusahakan besok,” ujar Misbakhun, kemarin (7/12).

Seperti diketahui, salah satu tugas Bamus adalah menentukan penanganan RUU atau pelaksanaan tugas DPR lainnya. Pimpinan Bamus adalah Ketua DPR. Namun berhubung Ketua DPR Setya Novanto sedang menjalani sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus “papa minta saham”, maka DPR mempertimbangkan mengganti pimpinan Bamus.

Salah satu RUU yang akan dikebut penyelesaiannya adalah RUU pengampunan pajak alias tax amnesty. RUU ini ditargetkan  selesai  sebelum masa sidang DPR 2015 yang berakhir 18 Desember 2015.

RUU ini dinilai penting untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  2016. Direktur dan Kepala Riset Citigroup Securities Indonesia Ferry Wong mengatakan, RUU tax amnesty tidak hanya menguntungkan pengemplang pajak namun juga pemerintah. Melalui RUU  ini,  pengemplang pajak dinilai akan lebih leluasa menggunakan dana segarnya untuk membeli aset.

Saat ini, dia menilai, banyak pengemplang pajak yang tidak bisa menggunakan  dananya secara leluasa untuk bertransaksi, karena khawatir dikejar-kejar petugas pajak. Apalagi diperkirakan aset  tersembunyi para pengemplang pajak tersebut saat ini lebih banyak tersimpan di dalam negeri, bukan di luar negeri.

Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak menaksir potensi aset di dalam dan luar negeri yang bisa mendapatkan tax amnesty mencapai Rp 2.000 triliun. Dari  jumlah  itu Ferry Wong mengatakan, sebesar 60%-70% masih berada di dalam negeri. “Menurut  studi,  mayoritas berasal dari domestik. Itu adanya  di underground  economy,” ujar Ferry, Senin (7/12).

Dengan nilai aset tersembunyi  itu, pemerintah memiliki potensi meningkatkan penerimaan. Sebab pengemplang yang ingin menikmati fasilitas pengampunan pajak akan membayar uang tebusan. Ferry memperkirakan penerimaan pemerintah dari kebijakan ini akan mencapai sedikitnya Rp 60 triliun.

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: