Tax Amnesty Tahun Ini atau Tidak Sama Sekali

tax7Tahun ini Direktorat Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengusung program ekstensifikasi alias penambahan WP baru. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemkeu Mekar Satria Utama mengatakan, salah satu focus ekstensifikasi DJP adalah wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) Terutama, mereka yang tingkat konsumsinya sekitar Rp 300.000 per hari. Jumlahnya sekitar 52 juta orang.

Padahal, lanjut Mekar, dari data DJP, jumlah orang seharusnya menjadi WP karena di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jumlah sekitar 44 juta orang. Nilai batas PTKP saat ini adalah Rp 36 juta setahun atau naik dari Rp 24,3 juta setahun.

Menilik dari angka akhir 2015 baru 27,6 juta saja yang mendaftarkan diri sebagai WP OP. Sekitar 2,4 juta mendaftarkan diri sebagai WP Badan. “Jadi, (WP OP) itu masih separohnya. Peluang kita untuk menambah WP OP itu sangat besar,” tegas Mekar.

Sayangnya, DJP menyebut tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak masih masih rendah. Dari total jumlah WP OP 27,6 juta itu, hanya kira-kira 10,25 juta yang melaporkan penghasilannya lewat Surat Pemnberitahuan Tahunan (SPT). Nah, dari angka 10,25 juta WP OP itu hanya 0,8 juta yang membayar pajak. Pembayaran dari sekitar 0,8 juta WP OP akhir 2015 tersebut, yang masuk sebagai penerimaan negara sekitar Rp 8,2 triliun. Dengan demikian, rata-rata setiap WP OP baru membayar pajak sekitar Rp 10,2 juta per tahun.

Setidaknya ada sepuluh langkah strategis DJP untuk mengapai cita-citanya tersebut dan mengejar target penerimaan pajak tahun ini yang nilainya mencapai Rp 1.360,1 triliun. Pertama, menuntaskan pembahasan lima Rancangan Undang Undang (RUU), yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Bea Materai, serta RUU Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty.

Kedua, transformasi kelambagaan menjadi Badan Penerimaan Perpajakan yang setara dengan Kementerian dan Lembaga. Transformasi tersebut juga memasukkan upaya meningkatkan dana DJP yang sekarang Rp 4,9 triliun atau setara dengan 0,53% dari realisasi penerimaan pajak. Ketiga, membentuk direktorat perpajakan internasional dan direktorat intelijen perpajakan.

Selanjutnya, langkah keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pajak. Kelima, menggunakan system penandaan wilayah alias geo tagging. Keenam, intensifikasi berbasis subjek objek pajak, yaitu system pemetaan, profiling, dan benchmark. Contoh saja, jika ada perusahaan yang melaporkan SPT di bawah benchmark, maka akan dikaji lebih dalam.

Ketujuh, konsultasi bagi kalangan public dengan para pemangku kepentingan. Kedelapan, menyiapkan keterbukaan informasi tentang perpajakan lewat kebijakan Tax Amnesty. Sebab, Indonesia akan menerapkan pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information terkait pajak secara otomatis pada September 2018 nanti.

Sembilan, revisi UU Perbankan dan perbankan Syariah guna pembukaan data nasabah. Terakhir, kesepuluh, mendorong percepatan pembahasan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi kemungkinan membuka rekening nasabah untuk kepentingan perpajakan. Yang terakhir ini, utamanya karena sebagai tindak lanjut Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) tahun ini. Meski belum ada keputusan, yang jelas Kemenkeu dan OJK sudah sampai tahap finalisasi untuk memutuskan apakah ikut pemberlakuan FACTA atau tidak.

 

Tax Amnesty

Menariknya, mayoritas para pengamat pajak yang dihubungi KONTAN berpendapat, meski dengan sepuluh langkah strategis itu, penegakan hukum dan ekstensifikasi akan terasa berat jika pemerintah tak mengubah alias merevisi target pajak. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), bilang target perlu direvisi terutama jika asumsi pertumbuhan ekonomi cuma 5,1%. “Sebab akan mengkontraksi ekonomi. Padahal, kita sedang dalam masa pemulihan,” ujarnya.

Di masa pemulihan, pajak digenjot. Artinya, sumber daya beli sudah diambil pemerintah. Sementara motor pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini didorong oleh sektor konsumsi lantaran investasi pun masih agak seret. Kalau target tak diturunkan, DJP akan agresif. “Kalau agresif, bisa menghambat malah. Paling bijak, ya, menurunkan target. Idealnya Rp 1.200-an triliun,” kata dia.

Catatan saja, bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di kisaran 5,1% tahun ini dan 5,3% di tahun 2017 atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di bulan Desember 2015. Bank Dunia mengubah proyeksi ini akibat kondisi eksternal yang lebih lemah dari perkiraan awal. Juga, kemungkinan pertumbuhan pendapatan rendah yang bisa menjadi hambatan bagi rencana pemerintah untuk mengerek ke belanjanya.

Bank Dunia mencatat, untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah telah menjalankan beberapa reformasi kebijakan pajak, memperkuat manajemen pajak dan berinvestasi pada system teknologi informasi dan manajemen data. Tapi dampak dari perubahan kebijakan ini tak akan berjalan cepat.

Namun, pendapatan akan lebih rendah dari sasaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 akibat harga mintak dan gas yang lebih rendah dari perkiraan semula. “ Menjaga belanja modal akan memerlukan defisit fiskal di atas 2,8% dari PDB dan memangkas pengeluaran yang bukan prioritas,” tulis Bank Dunia.

Di samping mengubah target, penting bagi Indonesia untuk segera mengesahkan UU Tax Amnesty. Sebisa mungkin tahun ini. Sebab, bagi pengamat pajak Darussalam,tax amnesty merupakan salah satu upaya penting di masa transisi alias masa pemulihan untuk meningkatkan kepatuhan WP di jangka panjang. Apalagi, dengan UU tax amnesty, kita akan memperoleh basis data WP baru.

Selain it, tax amnesty dapat membantu penerimaan APBN 2016 melalui yang tebusan yang bisa diperoleh. Serta, lanjut Darussalam, akan menolong perekonomian Indonesia melalui mekanisme repatriasi uang yang masuk ke Indonesia. “Sekarang ini WP sedang menunggu kepastian kapan tax amnesty akan diundangkan,” cetus Darussalam.

Maka, pilihannya adalah tax amnesty akan diundangkan tahun ini atau tidak sama sekali. Karena tahun ini adalah kesempatan terakhir yang bisa dilakukan pemerintah meluncurkan pengampunan pajak. Pasalnya. Tahun 2017 setelahnya, “tidak mungkin lagi ada tax amnesty karena sudah berlaku pertukaran informasi kekayaan secara otomatis untuk keperluan pajak,” tegas dia.

Asal tahu saja, kebijakan tax amnesty merupakan kebijakan yang umum dilakukan oleh banyak negara di dunia ketika tingkat kepatuhan WP di negara tersebut sangat rendah. Bahkan, di Amerika Serikat , lebih dari 90% negara bagiannya telah menerapkan tax amnesty.

Nah, di Indonesia, sesuai kata Mekar, tingkat kepatuhan WP pun juga sangat rendah. Sehingga, kebijakan tax amnesty ini dibenarkan karena akan membawa WP yang bandel selama ini menjadi patuh. Dengan tidak ada tax amnesty, tak heran jika penerimaan pajak hanya ditanggung oleh WP itu-itu saja.

Mekar mengamini. Tax amnesty sebenarnya untuk tujuan jangka panjang. Dua hal yang ingin dicapai, yaitu reformasi perpajakan dan bisa meningkatkan tingkat perekonomian di dalam negeri. “Cara salah satunya kita bisa tarik dana-dana dari luar negeri. Karena kalau uangnya masuk, nilai tukar akan membaik, suku bunga mudah-mudaha akan turun, investasi akan banyak, pengangguran berkurang. Ekonomi bergerak lagi, pajak semakin besar,” pungkas Mekar.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: