Jakarta – Presiden Jokowi dan pimpinan DPR bertemu di Istana Negara membahas kelanjutan RUU Tax Amnesty. Setelah rapat konsultasi, kini Presiden dan DPR sudah sepakat soal RUU tersebut.
“DPR dan pemerintah InsyaAllah sudah sepakat membahas RUU Tax Amnesty di Komisi XI dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, legal standing aspek hukum, dan continuity capital inflow untuk kebijakan sustainable program seperti padat karya, infrastruktur dan ketahanan energi serta ketahanan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada wartawan usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Hadir dalam rapat ini jajaran pimpinan DPR yakni Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Taufik Kurniawan. Hadir juga pimpinan fraksi di DPR juga Badan Legislasi DPR.
“Setiap fraksi diberikan pandangan secara singkat masalah Tax Amnesty tersebut. Tadi disampaikan Presiden, Tax Amnesty ini suatu kebutuhan sehingga bisa memberikan modal yang bisa terstuktur bisa mendatangkan uang yang diparkir di luar negeri menjadi capital inflow. Sehingga nanti akan diikuti revisi UU Lalu Lintas Devisa dan UU Ketentuan Umum Perpajakan, nanti arahnya ke reformasi pajak,” kata Wakil Ketua DPR koordinator bidang ekonomi dan keuangan ini.
Para pimpinan fraksi juga memberikan pandangan langsung di hadapan Presiden. Secara umum fraksi-fraksi di DPR memberikan respons positif terhadap pembahasan RUU ini.
“Menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi bisa memahami kebutuhan pentingnya RUU Tax Amnesty tersebut,” kata Waketum PAN ini.
Selanjutnya RUU Tax Amnesty akan dibahas di DPR. “DPR kan sudah mendapatkan political standing terakhir dari pemerintah sebelum dilakukan pembahasan karena masa sidangnya sampai 29 April sangat pendek. Tapi disampaikan Komisi XI bahwa dinamika pendalaman tergantung daftar isian masalah yang diajukan setiap fraksi,” pungkasnya.
Sumber: DETIK
http://www.pengampunanpajak.com
info@pengampunanpajak.com
Kategori:Pengampunan Pajak
Tok! Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Sisdiknas Masuk
PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPS – PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Slide Pengampunan Pajak 2022 – Slide Program Pengungkapan Sukarela – Slide Tax Amnesty Jilid 2
Tinggalkan komentar