Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengingatkan kembali para wajib pajak (WP) yang belum mengungkapkan harta kekayaan untuk segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Pasalnya, masa berlangsung program hanya sampai Juni 2022. Setelah masa… Read More ›
kebijakan negara
Ini Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tak Ikut Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022
Pemerintah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan aset atau kekayaan yang belum dilaporkan mulai 1 Januari 2022. Kesempatan tersebut diberikan kepada masyarakat yang sudah mengikuti program Tax Amnesty tahun 2016 namun belum mengungkapkan sepenuhnya, kemudian juga bagi yang belum… Read More ›
Ditjen Pajak Minta Perbankan Segera Gunakan NIK Sebagai NPWP
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo meminta, kepada sektor perbankan untuk segera melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, ini perlu dipersiapkan sebelum core tax administration system resmi… Read More ›
Ditjen Pajak: PPS Itu Kesempatan, Kami Punya Data Sampai Luar Negeri…
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menegaskan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah kesempatan bagi para Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan harta perolehan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dia mewanti-wanti WP segera mengungkapkan harta dalam program yang terlaksana selama… Read More ›
Indonesia dan Singapura Teken Kerja Sama Penegakan Hukum Perpajakan
Pemerintah memastikan akan memperkuat kerja sama dengan Singapura. Menteri Keuangan Sri Mulyanimengatakan, Indonesia dan Singapura telah membina hubungan diplomatik yang sangat baik selama lebih dari 50 tahun. Hubungan kerja sama keduanya semakin diperkuat dengan adanya penandatangan kesepahaman mengenai penegakan hukum… Read More ›
Keberadaan MLA RI-Swiss Perkuat Otoritas Pajak
Wakil rakyat sudah mengesahkan Undang Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Mutual Legal Assistance (MLA). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MLA Indonesia-Swiss Ahmad Sahroni mengatakan, melalui UU MLA Swiss-Indonesia… Read More ›
Siap-siap, pemerintah segera kejar pajak WNI di Swiss
Pemerintah segera menindaklanjuti penghindaran pajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempatkan hartanya di Swiss. Hal ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (WP) yang selama ini tidak terdeteksi Agenda otoritas pajak itu, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian tentang… Read More ›
RUU MLA Disahkan, Harta Koruptor di Swiss Bisa Dilacak
Indonesia bisa melacak uang para koruptor maupun pengemplang pajak yang ada di Swiss. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (14/7) menyepakati RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters… Read More ›
Sekali Lagi, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data AEoI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan informasi keuangan yang diperoleh dari proses pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan dijaga kerahasiannya. Direktur Perpajakan Internasional DJP Johan Hutagaol mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan data AEoI telah berdasarkan common reporting standard… Read More ›
Pajak meneliti 1,6 juta wajib pajak hasil AEoI senilai Rp 3.684,7 triliun.
Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah punya setumpuk data wajib pajak hasil pertukaran data dengan otoritas pajak di negara lain. Data tersebut diperoleh melalui kerjasama Automatic Exchange of Information (AEoI). Jumlah data wajib pajak yang terkumpul dari hasil AEoI… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 