Siap-siap, pemerintah segera kejar pajak WNI di Swiss

Siap-siap, pemerintah segera kejar pajak WNI di Swiss

Pemerintah segera menindaklanjuti penghindaran pajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempatkan hartanya di Swiss. Hal ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (WP) yang selama ini tidak terdeteksi

Agenda otoritas pajak itu, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Mutual Legal Assistance (MLA).Beleid MLA Indonesia-Swiss ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menjadi UU pada Selasa (14/7).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MLA Indonesia-Swiss Ahmad Sahroni mengatakan melalui UU MLA Swiss-Indonesia otoritas pajak nantinya bisa menelisik aset WNI yang ditempatkan di Swiss. Setali tiga uang, jika terbukti ada penghindaran pajak, maka kewajiban perpajakannya akan dikembalikan ke Indonesia.

Sahroni menyampaikan UU yang terdiri dari 39 pasal itu antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya.

“MLA dapat digunakan dalam memberantas kejahatan perpajakan agar dapat memastikan tidak adanya warga negara atau badan hukum Indonesia yang melakukan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Sahroni dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Selasa (14/7).

Kendati demikian, Sahroni menjelaskan Pasal 8 UU MLA Indonesia-Swiss mengatur mengenai batas kerahasiaan data informasi, dokumen dan barang yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana.

Ia menegaskan, ketentuan itu merupakan salah satu materi penting yang diajukan oleh Konfederasi Swiss sebagai syarat dalam kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan melalui perjanjian MLA Indonesia-Swiss akan jauh lebih memperkuat payung hukum Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mendeteksi kepatuhan wajib pajak. 

“Kalau MLA itu sifatnya memperkuat karena kesepakatan bilateral, dan mencakup banyak hal tidak hanya soal pajak bisa dana-dana korupsi, termasuk sampai ekstradisi pembekuan,” kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Rabu (15/7). 

Upaya tersebut, bisa berjalan pararel dengan implementasi Aoutomatic Exchange of Information (AEoI) yang sudah terlebih dahulu menjadi strategi Ditjen Pajak. “DJP pun sebenarnya terbiasa dan sudah familiar, bahkan sudah memetakan,” ujar Prastowo.

Kendati demikian, untuk mengeksekusi penghindaran pajak WNI di Swiss dengan menggunakan modul MLA, Prastowo bilang perlu ada keputusan hukum di dalam negeri terlebih dahulu. 

Sumber: kontan

http://www.pengampunanpajak.com



Kategori:berita pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: