JAKARTA – Selangkah lagi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak bisa lahir. Mulai hari ini, Komisi XI yang ditunjuk Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahas dijadwalkan akan mulai menggelar pertemuan internal.
Pertemuan itu unutk membicarakan tahapan pembahasan RUU pengampunan pajak alias tax amnesty itu. “Senin (hari ini), dijadwalkan ada rapat tertutup soal tax amnesty,” kata Andreas Eddy Susetyo, Anggota Komisi XI kepada KONTAN, Minggu (17/4).
Sebelumnya, Jumat pekan lalu (15/4), Presiden Joko widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR sepakat untuk mendorong penyelesaian pembahasan RUU tax amnesty. Dalam kesempatan itu, pemerintah meyakinkan DPR soal keakuratan data untuk mengejar para pengemplang pajak.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartono mengatakan, Komisi XI akan membahas RUU tax amnesty dari berbagai sudut pandang bersama sejumlah pakar pada pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari konsultasi publik.
Dalam draft RUU tax amnesty yang diterima KONTAN, RUU Tax Amnesty memberlakukan tarif tebusan yang dinilai terlalu kecil. Selain itu, tak ada kewajiban repatriasi asset. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti, tujuan dari RUU tax amnesty adalah membawa asset pengusaha dari luar negeri.
Terkait repatriasi asset, draf RUU tax amnesty yang diperoleh KONTAN menunjukkan penambahan waktu penempatan dana investasi dari sebelumnya paling singkat satu tahun menjadi tiga tahun.
Diperkirakan RUU Tax Amnesty membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk disahkan. Di sisi lain, cash flow pemerintah butuh suntikan dari pengampunan pajak karena cuma aman hingga dua bulan ke depan.
Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi keinginan DPR RI yang meminta pembahasan RUU tax amnesty parallel dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan, RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat pemerintah ingin RUU tax amnesty segera selesai, membahas tiga UU secara parallel akan sulit. “Di sisi lain, RUU Tax amnesty punya kelemahan, misalnya tarifnya rendah, sehingga banyak manuver politik,” kata Yustinus.
Pasal-pasal penting RUU Pengampunan Pajak
- Setiap Wajib Pajak (WP) berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sedang proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.
- Tarif uang tebusan yang harus dibayar ke kas Negara atas Harta yang diungkapkan:
- 2% untuk periode pelaporan pada bulan pertama sampai akhir bulan ketiga sejak UU berlaku
- 4% untuk perode pelaporan pada bulan keempat sampai akhir bulan keenam sejak UU berlaku
- 6% untuk periode pelaporan bulan ketujuh sejak UU berlaku sampai 31 Desember 2016.
- Jika harta yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak berada di luar wilayah Indonesia dan dialihkan ke dalam wilyah tertentu, tariff uang tebusan yang harus dibayar.
- 1% untuk periode pelaporan bulan pertama sampai akhir bulan ketiga sejak UU berlaku
- 2% untuk periode pelaporan bulan keempat sampai akhir bulan keenam sejak UU berlaku
- 3% untuk periode pelaporan bulan ketujuh sejak UU berlaku sampai 31 Desember 2016.
- Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan harta bersih 31 Desember 2015 dikurangi harta bersih dalam SPT Pajak penghasilan terakhir dan tambahan nilai harta bersih yang diperoleh pada tahun pajak 2015 yang telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan 2015. Nilai Harta Bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi utang.
- WP yang telah memperoleh tanda terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan tidak dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak, untuk masa pajak sampai dengan 31 Desember 2015.
- Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- Untuk yang melakukan repatriasi, harus menginvestasikan harta selain berupa kas atau setara as ke dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 31 Desember 2016.
- Investasi dilakukan dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri.
- Dalam hal WP menghendaki bentuk investasi lain, WP dapat mengalihkan investasi pada tahun kedua dan/atau tahun ketiga dalam bentuk
- Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan
- Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
- Investasi sector riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah melalui PMK
- Investasi di sector property
- Data dan Informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap WP
- Bagi WP yang telah membayar uang tebusan pengampunan pajak atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, dan harta berupa saham ang belum dibaliknamakan atas nama WP harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama WP.
- Atas pengalihan hak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, apabila pengalihan hak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak mengajukan permohonan Pengampunan Pajak
- Pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
Sumber: KONTAN
http://www.pengampunanpajak.com
info@pengampunanpajak.com
Kategori:Pengampunan Pajak
Tok! Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Sisdiknas Masuk 
PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPS – PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA 
Slide Pengampunan Pajak 2022 – Slide Program Pengungkapan Sukarela – Slide Tax Amnesty Jilid 2 
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan komentar