Kementerian Keuangan telah memastikan akan mempelajari daftar nama-nama orang Indonesia yang ada di Panama Papers untuk penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, tahun ini merupakan tahun penegakkan hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Yang menarik, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro… Read More ›
Month: April 2016
Ini Alasan Pemerintah Tak Bisa Jerat Pengemplang Pajak yang Larikan Hartanya ke Negara “Tax Haven”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sistem teknologi dan informasi (TI) pajak di Indonesia masih lemah. Akhirnya, perusahaan Indonesia yang bersembunyi dan membuat perusahaan dengan tujuan khusus (special purpose vehicle/SPV) di negara yang menjadi suaka bagi para pengemplang pajak… Read More ›
Pemerintah Dinilai Terlambat Memikirkan soal “Tax Haven” dan “Tax Amnesty”
Munculnya dokumen ‘Panama Papers’ dan ‘Offshore Leaks’ dinilai sebagai momentum bagi Pemerintah untuk segera membenahi regulasi perbankan dan perpajakan dalam konteks globalisasi. Pasalnya, selama ini kebijakan Pemerintah dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan sektor bisnis. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik… Read More ›
Potensi Pajak dari Tax Amnesty Tidak Sebanding dengan Pajak yang Digelapkan
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Penerimaan yang hanya (diperkirakan) Rp 60 triliun – Rp 80 triliun terlalu… Read More ›
OJK Cemaskan Kenaikan NPL dan Inflasi Akibat Dana Repatriasi “Tax Amnesty”
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencemaskan risiko kenaikan inflasi dan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) akibat kegagalan penyaluran dana-dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) ke dalam aset produktif. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan,… Read More ›
“Tax Amnesty” Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan Ekonomi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak. Komisi XI DPR pun melakukan rapat dengar pendapat bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) soal ini. Gubernur BI… Read More ›
BI: Penerapan “Tax Amnesty” Bakal Tambah Likuiditas Bank
Bank Indonesia (BI) memandang pemberlakuan pengampunan pajak alias tax amnesty dapat memberikan serangkaian dampak bagi perekonomian. Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan, dari sisi perekonomian, penerapan tax amnesty akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk atau capital… Read More ›
BI: Kebijakan ‘Tax amnesty’ Sebaiknya Dilakukan Maksimal 1 Tahun
Bank Indonesia (BI) menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tersebut harus dirancang sebagai titik tolak penerapan sistem perpajakan… Read More ›
Menkeu Prioritaskan Repatriasi “Tax Amnesty” ke Sektor Manufaktur
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dana repatriasi dari Tax Amnesty digunakan untuk investasi disektor manufaktur. Menurut Menkeu Bambang sektor manufaktur jadi prioritas dalam penggunaan dana repatriasi dari Tax Amnesty tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam Draft RUU Tax Amnesty ada… Read More ›
Ini Curhatan “Kartini” DPR Soal “Tax Amnesty”
Pembahasan RUU Tax Amnesty sangat ramai diperbincangkan oleh semua kalangan mulai dari pemerintah, DPR, dan pengusaha ikut duduk bersama menyelesaikan permbahasan ini. Tidak terkecuali anggota DPR Komisi XI dari fraksi PDIP Indah Kurnia yang ikut mengomentari tentang pembahasan RUU Tax… Read More ›