Jakarta. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta masyarakat tenang dan tidak terlalu takut dengan ancaman gelembung (bubble) aset repatriasi seperti yang dikhawatirkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Bisa diaturlah, maksudnya tidak usah terlalu kaget-kagetan begitu. Kan masuk (aset)-nya tidak langsung berbarengan pada saat yang sama,” ujar Bambang usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa(28/6).

Sebelumnya, Bambang memperkirakan penerimaan uang tebusan pengampunan pajak tahun ini mencapai Rp165 triliun. Angka itu berasal dari Rp1.000 triliun aset hasil repatriasi dan Rp4.000 triliun aset yang hanya dilaporkan (deklarasi).

Untuk itu, Menkeu mempercayakan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen yang diperlukan guna menampung dana repatriasi milik WNI itu.

“BI dan OJK harus siap,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menilai, target reptriasi aset yang ditetapkan pemerintah terlalu besar dan berisiko. Sebab, aliran dana repatriasi yang terlalu deras ke sistem keuangan dan properti justru bisa memicu krisis dan berpotensi menganggu stabilitas perekonomian Indonesia.

“Kalau terlampau besar bahaya juga. Kalau itu masuk ke sistem keuangan, buat beli saham atau properti, bisa jadi bubble,” ujar Raden secara terpisah.

Sumber: cnnindonesia.com

Penulis: Safyra Primadhyta

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:aliran dana repatriasi yang terlalu deras ke sistem keuangan dan properti, artikel pajak, artikel pengampunan, aset yang hanya dilaporkan (deklarasi), Bank Indonesia (BI), berita pajak, berita pengampunan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, memicu krisis dan berpotensi menganggu stabilitas perekonomian Indonesia, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, menyiapkan instrumen yang diperlukan guna menampung dana repatriasi milik WNI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerimaan uang tebusan pengampunan pajak, RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax amnesty, target reptriasi aset yang ditetapkan pemerintah terlalu besar dan berisiko, tax amnesty telah disahkan, tidak terlalu takut dengan ancaman gelembung (bubble) aset