Jakarta -Ada sejumlah kekhawatiran yang masih dirasakan oleh para wajib pajak yang hendak mendaftarkan dirinya ke dalam program tax amnesty.
Wajib pajak takut bila data yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak bisa disalahgunakan di luar fungsi perpajakan.

Namun Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan bahwa hal ini tidak harus menjadi kekhawatiran. Ia menganalogikan data Panama Papers yang juga dapat terbuka ke publik seiring dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju.

“Terus terang begini lebih baik data itu pengusaha yang buka sendiri dibanding bocor nanti. Di dunia internet, media sosial, digital semakin sulit merahasiakan sesuatu. Misalnya Panama Papers kemarin itu kan bocor secara spektakuler. Jadi daripada pengusaha-pengusaha atau pemilik modal terbongkar maka lebih baik mereka lapor diri. Daripada 2-3 tahun ke depan terbongkar secara spektakuler,” katanya usai acara pencanangan program pengampunan pajak oleh Presiden RI di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (01/07/16).

Ia pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk tidak ragu mengikuti program ini. Termasuk kalangan pengusaha UMKM yang juga akan diberikan fasilitas tax amnesty.

“Secara umum kita harus berupaya keras supaya semua pelaku masuk di sektor formal. Banyak yang mikir bayar pajak itu beban. Padahal dengan membayar pajak itu di sektor formal bisa mengakses kredit, menggaet nasabah karena ada kepercayaan dan seluruh ekonomi itu lebih efisien. Jadi pengusaha jangan anggap pajak itu sebagai beban,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa kerahasiaan data wajib pajak akan dijamin. Artinya, selama program ini berjalan, otoritas pajak tidak diperbolehkan memberikan data sedikit apa pun kepada lembaga lain seperti aparat penegak hukum.

Sumber: detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty