Rupiah juga Masih Merasakan Efek Positif Tax Amnesty

Saat keluar dari ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa, 28 Juni 2016, Bambang Brodjonegoro tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wajahnya lebih sumringah dan sikap tubuhnya tampak lebih bersemangat dibanding sebelumnya.

Dengan hangat ia menyambut pertanyaan yang dilontarkan puluhan jurnalis yang mengerubunginya. Jawaban-jawaban yang ia sampaikan lebih panjang dan menyeluruh. Padalhal sebelumnya, ia kerap menjawab sekenanya saat dicegat wartawan. Apalagi jika pertanyaannya soal tax amnesty.

Menteri Keuangan (menkeu) memang pantas bergembira. Hari itu ia menyelesaikan dua pekerjaan besar. Rancangan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 dan RUU Pengampunan Pajak disahkan menjadi UU oleh DPR.

Sebanyak 9 dari 10 fraksi di DPR setuju mengesahkan dua RUU ini. Cuma fraksi PKS yang keukeuh menolak. Praktis, relatif tidak banyak polemik, perdebatan, dan drama yang biasanya sering disajikan politikus DPR saat paripurna.

Kegembiraan juga menjalar ke pasar modal. Dalam tiga hari berturut-turut hingga Kamis, 30 Juni 2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbang 3,69%. “Indeks naik banyak, membuktikan apresiasi terhadap tax amnesty mengalahkan ketakutan terhadap brexit,” kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio.

Seperti halnya menkeu, pelaku di pasar keuangan domestik juga pantas turut bergembira. Sebab, dana repatriasi dari program tax amnesty yang nilainya ditaksir mencapai ribuah triliun rupiah akan ditampung melalui beragam instrumen pasar keuangan. Otoritas terkait juga tengah berlomba menyesuaikan aturan agar bisa menampung duit sebanyak itu.

Dalam jangka pendek, penerimaan negara tahun 2016 diharapkan bisa dikatrol hingga sebanyak Rp 165 triliun yang bersumber dari tarif uang tebusan. Realisasinya diharapkan lebih besar mengingat program tax amnesty berlangsung hingga Maret 2017.

Dalam diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Selasa, 28 Juni 2016, Bambang menyebut, berdasar pengecekan terhadap Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak pengusaha Indonesia, hampir seluruhnya tidak melaporkan aset-asetnya yang berada di luar negeri. Ia berharap UU Pengampunan Pajak bisa menjadi momentum bagi para pembayar pajak kakap untuk kembali ke jalan yang benar.

Praktik tax planning, semisal membukukan keuntungan yang diperoleh di Indonesia di perusahaan afiliasi yang ada di luar negeri, diharapkan tidak terjadi lagi. Meski bukan pelanggaran pajak, praktik penghindaran pajak semacam ini dituding membuat penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

Bukan tanpa alasan Bambang menyinggung soal ini. “Ketika tax amnesty baru dalam tahap pembicaraan, kami sudah melihat gejala cukup banyak wajib pajak yang melakukan tax planing terhadap tax amnesty. Kami tidak ada toleransi bagi yang melakukan tax planning terhadap tax amnesty,” tegas Bambang.

Makroekonomi positif.

Di lain pihak, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menganalisis, tax amnesty akan membuat kinerja ekonomi nasional lebih baik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) lebih kuat, kucuran kredit perbankan lebih kencang, dan cadangan devisa akan meningkat. Ia menyebut, penerimaan pajak dari uang tebusan tax amnesty akan dibelanjakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Capital In Flow yang bersumber dari repatriasi aset berpotensi mendorong penguatan nilai tukar rupiah sekaligus menambah devisa negara. Pertumbuhan likuiditas di perbankan juga akan menjadi amunisi tambahan bagi para bankir untuk menggenjot kredit.

Perbaikan kinerja ekonomi memang baru akan kelihatan di tahun 2017. “Tapi triwulan IV tahun ini akan lebih tinggi, prediksi BI bisa mencapai 5,3%. Sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% bisa tercapai tahun ini,” tutur Perry.

Inflasi, lanjut Perry, diperkirakan bisa dipertahankan di 3,9% dan current account defisit akan terjaga rendah di 2,1%. “BI melihat masih ada ruang pelonggaran moneter dan makroprudensial,” imbuhnya.

Pemaparan Perry dan Bambang tentu baru hitung-hitungan di atas kertas. Bisa tercapai atau tidak, kata pengamat perpajakan Yustinus Prastowo sangat tergantung beberapa hal. Di antaranya, aturan turunan UU Pengampunan Pajak yang detail serta tidak multitafsir, harus segera diterbitkan. Dengan begitu wajib pajak yang berminat mengikuti program tax amnesty bisa segera mengambil keputusan.

Lalu, pemerintah juga harus menyiapkan perangkat dan strategi pengawasan pasca pengampunan pajak. Supaya ke depan penerimaan pajak bisa berkesinambungan. “Juga antisipasi judicial review karena secara psikologis akan mempengaruhi peserta tax amnesty. Presiden butuh mendiskusikan ini dengan Ketua Mahkamah Konstitusi,” saran Yustinus.

Jadi, gembiranya, jangan terlalu berlebihan, ya!

Tarif Uang Tebusan Tax Amnesty

  • Tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah RI atau harta yang berada di luar wilayah RI yang dialihkan ke dalam wilayah RI yang diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar :
  • 2%, untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga, sejak UU mulai berlaku.
  • 3%, untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.
  • 5%, untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
  • Tarif uang tebusan atas harta yang ada di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan RI, sebesar:
  • 4%, untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga.
  • 6%, periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.
  • 10%, untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
  • Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
  • 0,5% bagi wajib pajak yang menungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam surat pernyataan.
  • 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar untuk periode bulan pertama sejak UU ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2017.

Penulis:  Tedy Gumilar, Andri Indradie, Silvana Maya Pratiwi

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: