Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemangkasan anggaran Rp 8 Triliun. Mayoritas yang dipotong berasal dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak Rp 5 triliun.

“Bina Marga kena Rp 5 triliun, paling banyak. Dari Rp 8 triliun Kementerian PUPR paling banyak kita,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini, Senin (11/7/2016).

Hediyanto memaparkan anggaran yang dipangkas untuk membangun jalanan khususnya proyek Trans Papua. Untuk itu Hediyanto berharap adanya pengampunan pajak (tax amnesty) bisa memberikan tambahan pemasukan dana segar untuk membangun jalan di Papua.

“Ya kita harapkan dari tax amnesty. Mudah-mudahan ada pendapatan baru untuk negara, sehingga kita bisa bangun lebih cepat,” ungkap Hediyanto.

Hediyanto mengaku anggaran yang dipangkas sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur terutama jalan nasional. Sehingga ada beberapa proyek yang dihentikan untuk sementara waktu.

“Ya kira-kira yang multi years, yang jangka panjang kita tunda,” kata Hediyanto.

Hediyanto selain jalan Trans Papua, proyek jalan di Kalimantan dan Sumatera juga terkena imbas dari pemangkasan anggaran. Tetapi dampak paling nyata ada di pulau Papua.

“Sumatera tidak terlalu banyak, yang paling banyak itu di Papua,” papar Hediyanto.

Sumber: TRIBUNNEWS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:bank, deklarasi, objek, pajak, pengampunan pajak, repatriasi, tarif, tax, tax amnesty