Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty) mulai diimplementasikan pada tanggal 18 Juli 2016. Pada saat itu, telah resmi diterbitkan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak dan aturan teknis terkait.
“Undang-undang (Pengampunan Pajak) bisa dikeluarkan sekarang tetapi kalau Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya belum siap kan jadi ada yang bolong,” tutur Juri Bicara Kemenkeu Lucky Al-Firman, Selasa (12/7).
Dikutip dari infonasional.com, Lucky mengungkapkan UU Pengampunan Pajak telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Saat ini, UU tersebut dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara, tiga PMK aturan pelaksana UU Pengampunan Pajak ditargetkan rampung minggu ini. “Kami sedang melaksanakan penyusunan aturan pelaksanaan tax amnesty dalam bentuk PMK sebanyak tiga buah,” ujar Lucky.
Pemerintah, lanjut Lucky, melihat kebijakan tax amnesty sebagai kebijakan masif. Oleh karenanya, upaya sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak dari internal dan eksternal dilakukan.
Di internal, Kemenkeu telah melakukan sosialisasi teknis sejak program tax amnesty resmi diluncurkan oleh Presiden Jokowi awal bulan ini.
Sementara untuk sosialisasi eksternal, Kemenkeu melibatkan pengamat, konsultan pajak, akademisi, hingga lembaga/perusahaan penampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Misalnya dengan melibatkan perbankan dan otoritas pasar modal. “Kami melibatkan juga otoritas-otoritas lain untuk mensosialisasikan instrumen-instrumen investasi yang tersedia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah mensosialisasikan tax amnesty kepada wajib pajak.
“Jauh sebelum kebijakan tax amnesty diundangkan itu sudah disanggupi dan disepakato bahwa IKPI ada mitra Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyambung lidah dari pemerintah untuk mensosialisasikan program-program perpajakannya,” tutur Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus.
Sumber: thepresidentpostindonesia.com
http://www.pengampunanpajak.com
Kategori:Pengampunan Pajak
Tok! Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Sisdiknas Masuk
PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPS – PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Slide Pengampunan Pajak 2022 – Slide Program Pengungkapan Sukarela – Slide Tax Amnesty Jilid 2
Tinggalkan komentar