Jakarta -Setelah menyerahkan surat pernyataan harta ke kantor pajak, maka dalam waktu 10 hari kerja wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan ini merupakan bukti telah mendapatkan pengampunan pajak.

Lantas, apa saja fasilitas pengampunan pajak yang diberikan pemerintah?

Pertama, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.

“Kedua, penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir,” sebut pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, seperti dikutip dari situs kemenkeu.go.id, Selasa (19/7/2016).

Ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.

Keempat, penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan pidana perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan pidana perpajakan atas kewajiban pajak sampai dengan akhir tahun pajak berakhir.

“Penghentian penyidikan tersebut dilakukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil Ditjen Pajak atas perintah kepala unit penyidikan,” sebut PMK itu.

Sumber : Detik.com

Penulis: Ardhan Adhi Chandra

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:bayar pajak, dana, dana repatriasi, data peserta tax amnesty, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, DJP, DPR, kebijakan, kemenkeu, kerahasiaan data, kpp, pajak, pemerintah, pengampunan pajak, perpajakan, PMK, RI, setor pajak, tax, tax amnesty, uang tebusan, wajib pajak, WP