Dana Repatriasi

Kekhawatiran bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak akan menuai hasil yang optimal, sirna sudah. Hal itu tercermin pada tingginya animo wajib pajak (WP) untuk memperoleh fasilitas pengampunan pajak. Begitu program tax amnesty dibuka Senin (18/7), sebanyak 149 WP langsung mendaftar, bahkan 11 di antaranya sudah membayar uang tebusan.

Kita percaya, WP yang mendaftar program tax amnesty akan terus bertambah dan mencapai puncaknya pada September mendatang. Itu karena tarif tebusan periode 1 Juli hingga 30 September merupakan yang terendah, hanya 2 persen untuk repatriasi dan 4 persen untuk deklarasi, dibanding periode setelahnya masing-masing sebesar 3-5 persen dan 6-10 persen.

Antusiasme para WP untuk mendaftar program tax amnesty bukan tanpa sebab. Kesungguhan pemerintah, otoritas, industri, dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah menggelorakan optimisme bahwa program tax amnesty bukan pepesan kosong.

Setelah pemerintah merilis tiga produk hukum turunan UU Pengampunan Pajak berupa peraturan dan keputusan menteri keuangan, giliran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bersiap mengeluarkan insentif. Yang disiapkan otoritas bursa di antaranya diskon biaya transaksi tutup sendiri (crossing) saham, relaksasi penawaran tender (tender offer), dan penurunan biaya penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.

Kesigapan otoritas bursa dan otoritas pasar modal bisa dimaklumi karena dana yang akan masuk sungguh besar. Dana-dana di luar negeri yang akan dideklarasi (dilaporkan namun tidak dialihkan ke dalam negeri) bakal mencapai Rp 4.000 triliun, sedangkan yang bakal direpatriasi (dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri) sekitar Rp 1.000 triliun. Pemerintah berasumsi, penerimaan pajak dari tarif tebusan mencapai Rp 165 triliun, termasuk tarif tebusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besarnya 0,5-2 persen.

Dana repatriasi bisa diibaratkan air yang mengalir deras dari ketinggian, datang tiba-tiba, dalam debit sangat besar. Agar tidak menjadi banjir bandang, dana tersebut harus ditampung terlebih dahulu di sebuah waduk, di hulu, baru kemudian dialirkan ke hilir melalui sungai-sungai kecil. Pasar modal itulah yang menjadi waduknya. Maka pasar modal begitu vital. Keberhasilan pemerintah menjaring dana repatriasi akan ditentukan oleh kesiapan pasar modal.

Dalam tahap awal, para pemilik dana repatriasi memang membutuhkan instrumen dengan horizon waktu lebih terukur, risiko relatif rendah, dan return yang terjaga. Itu sebabnya, sebelum mengalirkan dananya ke sektor riil, para pemilik modal akan menyimpan terlebih dahulu dananya pada instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan produk-produk derivatifnya.

Masuknya dana-dana reptariasi ke pasar modal sejatinya berisiko. Kecuali menjanjikan return tinggi, likuid, dan punya varian produk beragam, instrumen pasar modal memiliki fleksibilitas tinggi. Karena bersifat hot money dengan karakter easy come easy go-nya, dana-dana di pasar modal bisa membuat dana repatriasi keluar-masuk kapan saja.

Kita mengapresiasi kebijakan pemerintah mengunci dana-dana repatriasi agar diinvestasikan di wilayah NKRI minimal tiga tahun. Jika mudah terbang, dana repatriasi tidak akan memberikan manfaat bagi bangsa ini. Sebaliknya, uang-uang panas itu akan membuat rupiah hancur, pasar saham porak-poranda, dan pasar obligasi morat-marit. Ujung-ujungnya, kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik dan perekonomian nasional anjlok.

Kita juga mendukung sikap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mewaspadai dana-dana repatriasi. Walau bagaimana pun, dana repatriasi berpotensi diboncengi dana-dana hasil kejahatan, khususnya yang dikecualikan dari fasilitas tax amnesty, yaitu dana hasil korupsi, terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia (human trafficking).

Agar dana repatriasi hasil tax amnesty tidak menjadi petaka bagi bangsa ini, kita berharap setiap kebijakan yang bakal diterapkan otoritas pasar modal dan otoritas bursa terhadap dana-dana repatriasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan tersebut harus senantiasa mengacu pada semangat membangun waduk yang kokoh, yang tidak mudah jebol, dan mampu mengalirkan air sepanjang waktu melalui sungai-sungai kecil.

Jika memiliki “waduk” yang kokoh, kita yakin pasar modal Indonesia segera memasuki masa gilang-gemilang. Indeks harga saham gabungan (IHSG) bakal melesat, pasar obligasi melejit, dan reksa dana menjadi primadona. Jumlah investor di pasar modal juga bakal melonjak dan perusahaan yang menggalang dana lewat IPO saham maupun emisi obligasi akan meningkat berlipat ganda.

Akhirnya kita berharap dana-dana hasil tax amnesty jangan semata diandalkan untuk menutup penerimaan pajak atau menyuburkan industri finansial, termasuk pasar modal, melainkan juga harus memberikan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Atas dasar itu pula, kita meminta otoritas mendorong dana-dana repatriasi–sampai tiba saatnya nanti– mengalir ke sektor riil dalam bentuk investasi langsung (direct investment). Bila dana-dana repatriasi ternyata tidak mendatangkan kemaslahatan bagi negeri ini, kita dengan sangat menyesal harus mengatakan bahwa tax amnesty gagal total.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: