Urgensi Amnesti Pajak

Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang mulai dilaksanakan sejak 1 Juli lalu mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Optimisme keberhasilan program ini pun makin kuat. Target dana yang direpatriasi dan dideklarasi kemungkinan besar akan tercapai dalam masa berlakunya pengampunan pajak hingga 31 Maret 2017.

Tanda-tanda keberhasilan program ini mulai terlihat. Meski baru berjalan efektif selama satu minggu, pemerintah sudah mengantongi uang tebusan dari program amnesti pajak ini sebesar Rp 23,7 miliar. Data yang dirilis Kementerian Keuangan itu menyebutkan, uang tebusan tersebut seluruhnya berasal dari deklarasi aset sebesar Rp 989 miliar. Perinciannya, sebesar Rp 736 miliar dari deklarasi aset dalam negeri dan Rp 253 miliar dari deklarasi aset luar negeri. Jumlah dana tersebut berasal dari 82 surat pernyataan harta (SPH).

Untuk menyukseskan program yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini, pemerintah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Widodo) turun langsung ke beberapa daerah melakukan sosialisasi dan mengajak wajib pajak untuk segera mengikuti program ini. Tidak hanya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta institusi-institusi keuangan seperti bank, manajer investasi, sekuritas, perusahaan swasta dan BUMN sangat berkepentingan terhadap keberhasilan program amnesti pajak ini.

Kalangan dunia usaha pun menyambut antusias program ini. Banyak pengusaha yang datang dan ingin mengetahui detail tentang program amnesti pajak saat acara sosialisasi digelar di beberapa kota. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan sejumlah asosiasi pelaku pengusaha lainnya juga tak mau ketinggalan. Mereka mengajak para pengusaha di daerah maupun di mancanegara untuk mengikuti dan sekaligus memetik manfaat program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah.

Bagi pelaku usaha, akan banyak keuntungan yang diperoleh bila mengikuti program ini. Undang-Undang Pengampunan Pajak menjamin kerahasiaan data dan informasi wajib pajak yang mengikuti program ini. Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan wajib pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Di samping itu, data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diminta oleh siapa pun atau diberikan kepada pihak mana pun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri.

Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak juga memperoleh keuntungan dari murahnya tarif uang tebusan. Semakin cepat wajib pajak mengikuti program ini akan mendapatkan tarif tebusan yang lebih murah. Untuk harta yang berada di dalam negeri atau di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia pada periode pertama (Juli-September 2016) akan dikenakan tarif tebusan sebesar 2 persen. Kemudian, tarif uang tebusan pada periode kedua (Oktober-Desember 2016) sebesar 3 persen dan sebesar 5 persen untuk periode ketiga (1 Januari – 31 Maret 2017).

Sementara itu, tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri masing-masing sebesar 4 persen untuk periode pertama, 6 persen untuk periode kedua, dan 10 persen untuk periode ketiga. Sedangkan tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya hingga Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir akan dikenakan 0,5 persen untuk nilai harta yang dideklarasi sebesar Rp 10 miliar dan 2 persen untuk nilai harta yang dideklarasi di atas Rp 10 miliar.

Semua keuntungan di atas tidak akan dinikmati wajib pajak yang tidak mengikuti program tersebut. Wajib pajak akan kena sanksi lebih besar jika mendeklarasi hartanya setelah masa berlakunya program amnesti pajak.

Selain sanksi denda yang mencapai 200 persen, wajib pajak terancam kurungan jika diketahui menyembunyikan harta dan menghindari pembayaran pajak setelah berakhirnya program ini. Hal itu akan terjadi seiring komitmen dunia guna membuka data informasi terkait soal perpajakan pada 2018.

Amnesti pajak bukanlah program pemerintah untuk meminta-minta uang kepada warga negaranya, tetapi justru untuk menyadarkan warga negara terhadap kewajibannya. Amnesti pajak merupakan solusi untuk menyelamatkan para wajib pajak yang masih menyembunyikan hartanya, baik di dalam maupun luar negeri. Amnesti pajak sejatinya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta atau aset.

Program ini diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Amnesti pajak juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah menyebut sebanyak 6.500 warga negara Indonesia (WNI) saat ini memarkir dananya dalam jumlah besar di berbagai bank dan lembaga keuangan yang tersebar di luar negeri. Melalui program amnesti pajak ini, pemerintah mengincar adanya dana milik WNI yang kembali atau repatriasi sebanyak Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun. Dari dana yang masuk itu, pemerintah menargetkan uang tebusan sebesar Rp 165 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Di sisi lain, penduduk Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih sangat sedikit. Hanya 11 persen atau sekitar 27 juta orang dari total 250 juta penduduk yang memiliki NPWP. Dari jumlah itu, wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan hanya 10 juta. Ironisnya, dari 10 juta tersebut, yang benar-benar menyampaikan SPT-nya dengan benar hanya segelintir orang.

Kondisi tersebut terjadi karena pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, selama ini hanya fokus mengejar pajak dari wajib pajak badan dan mengesampingkan wajib pajak orang pribadi. Hal itu terlihat dari kontribusi wajib pajak orang pribadi yang hanya Rp 9 triliun dari total realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang sebesar Rp 1.061 triliun. Karena itu, melalui program amnesti pajak ini, pemerintah berharap akan ada tambahan basis wajib pajak sehingga kontribusi wajib pajak perorangan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: