Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa berjalan dengan sempurna. Ini harus diawali dengan penciptaan kepercayaan publik terhadap program itu.

Demikian arahan Jokowi kepada pejabat eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

“Hari ini kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden untuk bagaimana menjalankan detil secara rapi, dan bagaimana kami membangun untuk menciptakan kepercayaan publik. Jadi ini adalah pesan yang sangat penting,” kata Sri Mulyani.

Poin utama dari arahan tersebut memang tertuju kepada program tax amnesty yang tengah berjalan. Akan tetapi secara umum ini akan melingkupi penerimaan negara secara keseluruhan.

“Agar seluruh personel dan organisasi siap untuk melaksanakan. Tidak hanya tax amnesty, tapi mengamankan penerimaan negara secara umum,” terangnya.

Dia mengakui, APBN-P 2016 disusun dengan sangat ambisius. Target penerimaan dipatok cukup tinggi, seiring dengan besarnya kebutuhan belanja negara.

“Kami menyadari bahwa di dalam APBN 2016 ini selain target penerimaannya cukup ambisius, juga ditambah dengan target penerimaan dari amnesti. Jadi kesiapan dari Ditjen Pajak, seluruh jajaran petugas pajak, dan para pejabat di Ditjen Pajak untuk melaksanakan tugas negara ini menjadi sangat penting,” papar Sri Mulyani.

Sumber : detik.com

Penulis : Maikel Jefriando

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty Indonesia, amnesty pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan pengampunan, perpajakan indonesia, tax amnesty, UU pengampunan pajak, uu tax amnesty