Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan video conference dengan jajaran Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di beberapa wilayah Indonesia. Acara ini berlangsung di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Turut hadir dalam video conference itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Komisaris OJK Nelson Tampubolon, Dirjen Pajak Ken Dwijugeastiadi. Menkeu Sri mengatakan kerja sama ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sri mengapresiasi inisiatif Kapolri yang mengumpulkan semua Kapolda terkait sosialisasi tax amnesty. Menurutnya, kerja sama dengan Polri membuat para wajib pajak tak khawatir untuk mengikuti tax amnesty.

“Karena kami tahu para wajib pajak di dalam melihat UU tax amnesty dan maupun membayar, secara umum maka diperlukan suasana kepercayaan bahwa mereka melaporkan pajak. Informasi itu akan digunakan untuk keperluan pajak dan memenuhi target pajak. Tanpa itu, ada rasa bahwa itu akan disalahgunakan,” ujar Sri, Jumat, (29/7/2016).

“Oleh karena itu kerja sama dengan penegak hukum menjadi sangat penting dan kemampuan kita membangun kepercayaan masyarakat, tapi juga para investor dan pelaku usaha sehingga mereka nyaman dan mau melakukan aktivitas ekonomi,” imbuhnya.

Sri mengatakan, mandat Presiden untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan aktivitas ekonomi yang kondusif. Sehingga kordinasi dengan berbagai instansi sangat penting, apalagi target penerimaan perpajakan APBN-P 2016 sebesar 1.539,2 T.

“Dengan upayanya UU No 11 tahun 2016 mengenai tax amnesty, yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan target sampai 1.539,2 T. Ini harus sinergis dengan berbagai pihak. Meski ini harus sinergi beberapa pihak dengan dirjen pajak dan kanwil. Kita nggak mungkin sendiri tapi kita harus sinergi dengan beberapa instansi pajak,” ujar Sri.

Sumber : Detik.com

Penulis: Yulida Medistiara

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty pajak, dana repatriasi, dirjen pajak, DJP, indonesia, investasi, Kapolri, kemenkeu, menkeu, menteri keuangan, OJK, pajak, pengampunan pajak, Sri mulyani, target pajak, tax, tax amnesty, uang tebusan, UU, uu tax amnesty, wajib pajak, WP