Saatnya Membereskan Tunggakan Pajak

Saatnya membereskan tunggakan pajak

Salah satu keuntungan yang ditawarkan kebijakan pengampunan pajak kepada wajib pajak (WP) adalah keringanan dalam menyelesaikan tunggakan pajak. Dengan memanfaatkan kebijakan tersebut, WP yang memiliki tunggakan pajak yang mungkin meliputi pokok pajak yang kurang dan sanksi administrasi perpajakan dapat menyelesaikan tunggakan pajak dengan hanya melunasi pokok pajak yang kurang bayar.

Keringanan menyelesaikan tunggakan pajak di atas tidak diungkapkan secara eksplisit, baik dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU PP) maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU PP. Sebab, kedua peraturan tersebut lebih terfokus pada tawaran untuk menyelesaikan masalah perpajakan atas harta yang belum dilaporkan.

Keringanan dalam melunasi tunggakan pajak tersebut hanya tersirat dalam ketentuan tentang tunggakan pajak yang harus dilunasi sebagai salah satu syarat menyampaikan Surat Pernyataan dan dalam ketentuan tentang jenis fasilitas pengampunan pajak yang diberikan kepada WP yang telah memperoleh Surat Keterangan.

Salah satu syarat menyampaikan Surat Pernyataan adalah melunasi tunggakan pajak. Pengertian tunggakan pajak dalam UU PP berbeda dengan tunggakan pajak atau utang pajak dalam UU Penagihan Pajak yang meliputi seluruh pajak yang masih harus dibayar baik pokok pajak yang kurang bayar maupun sanksi administrasi. Tunggakan pajak yang harus dilunasi dalam kebijakan pengampunan pajak hanya jumlah pokok pajak yang belum dilunasi (sering juga disebut sebagai pokok pajak yang kurang bayar) menurut surat ketetapan pajak dan surat sejenisnya yang diterbitkan sebelum WP menyampaikan Surat Pernyataan.

Adapun sanksi administrasi baik berupa bunga atau denda yang mungkin ada dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali tidak wajib dilunasi. Alasannya, karena semua sanksi administrasi yang berkaitan dengan kewajiban PPh, PPN dan PPnBM sampai dengan tahun pajak terakhir akan mendapat fasilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (5) huruf b UUPP. Menurut PMK Nomor 118/PMK.03/2016, sanksi administrasi tersebut akan dihapuskan oleh Dirjen Pajak atau oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Dirjen Pajak secara jabatan atau tanpa memerlukan permohonan dari WP setelah WP memperoleh Surat Keterangan.

Bebas sanksi administrasi

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa WP juga bisa memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan mendapat diskon seluruh sanksi administrasi perpajakan. Dengan hanya melunasi semua pokok pajak yang belum dilunasi atau pokok pajak yang kurang bayar yang ada dalam semua surat tagihan pajak yang diterbitkan kepada WP, semua tunggakan pajak WP akan dianggap lunas. Untuk memastikan jumlah pokok pajak yang harus dilunasi tersebut, WP dapat meminta informasi secara tertulis kepada KPP.

Fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan memang masih terkait dengan kewajiban menyampaikan Surat Pernyataan atau kewajiban mengungkapkan seluruh harta dan membayar uang tebusan karena fasilitas tersebut hanya diberikan kepada WP yang telah memperoleh Surat Keterangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, WP tidak cukup hanya melunasi semua pokok pajak yang kurang bayar, tapi juga harus menyampaikan Surat Pernyataan dan bayar uang tebusan.

Hal inilah yang bisa menjadi kendala bagi WP untuk memperoleh fasilitas tersebut, khususnya bagi para WP yang telah melaporkan seluruh harta kekayaannya dalam SPT. WP demikian akan kesulitan menyampaikan Surat Pernyataan karena jumlah harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada dasarnya harus lebih besar dibanding harta yang sudah dilaporkan dalam SPT. Selisih harta dalam Surat Pernyataan dan SPT itulah yang akan menjadi objek pengampunan sekaligus dasar pembayaran uang tebusan.

Mengingat fasilitas penghapusan sanksi administrasi tersebut sangat meringankan beban WP dalam melunasi tunggakan pajak, fasilitas tersebut sangat sayang bila dilewatkan. Kuncinya hanya mencari harta yang belum dilaporkan dalam SPT untuk dijadikan alasan menyampaikan Surat Pernyataan.

Pengertian harta dalam UU PP sangat luas. Sebab pengertiannya meliputi seluruh tambahan kemampuan ekonomis baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Oleh karena itu, kalau diusahakan, mungkin tidak akan terlalu sulit bagi WP untuk menemukan harta yang belum dilaporkan dalam SPT untuk dijadikan tambahan harta dalam Surat Pernyataan. Kebetulan UU PP juga tidak menentukan batas minimal nilai tambahan harta yang akan diungkapkan dalam Surat Pernyataan sehingga peluang WP untuk menyampaikan Surat Pernyataan cukup terbuka.

Penulis tidak akan menyarankan WP merekayasa objek pengampunan, meskipun hal demikian sangat mudah dilakukan. Misalnya menambah uang tunai dalam Surat Pernyataan atau membeli harta tertentu dan merekayasa dokumen pembeliannya seolah transaksinya sudah lama terjadi tapi belum dilaporkan dalam SPT. Penulis hanya ingin mengingatkan bahwa kebijakan pengampunan pajak juga merupakan sebuah peluang emas untuk membereskan tunggakan pajak dengan biaya yang lebih ringan. Peluang tersebut belum tentu akan muncul lagi dalam waktu sepuluh tahun mendatang.

Yang pasti, juru sita pajak akan semakin gencar memburu para penunggak pajak dalam rangka mengamankan target penerimaan. Jadi, bila ingin terhindar dari tindakan penyitaan harta, pencekalan dan penyanderaan, sebaiknya WP memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak.

 

Sumber : Kontan

Penulis: Almuden Situmorang

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: