Lekaslah Jelas demi Kesempatan Emas

https://pengampunanpajak.files.wordpress.com/2016/08/c2236-amnestipajak.jpg

Ancaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang tax amnesty mengusik Kwik Kian Gie. Di televisi, sekitar akhir Juli, Jk mengatakan barang siapa absen program pengampunan pajak alias tax amnesty, tahun 2018 nanti tetap akan ketahuan. Sebab, ada kesepakatan Negara-negara di dunia memnbuka data yang ada di bank di manapun.

JK bilang, tidak ada lagi tempat sembunyi bagi mereka menutup-nutupi harta. Semua pemerintah di dunia, termasuk Indonesia, bisa melihat semua harta yang disembunyikan alias-istilah Kwik- dana gelap.

Kwik tak bisa menerima pernyataan bernada ancaman JK ini. Apakah benar, Tanya kwik, JK sudah mempelajari perjanjian keterbukaan tersebut? Pasalnya, lanjut mantan Menteri Koordinasi Perekonomian dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini, sejauh mempelajari dokumen The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ia belum menemukan perjanjian multilateral yang sudah mengikat.

Dokumen OECD, intinya berisi tentang keterbukaan data financial secara global dalam rangka memerangi tax evasion. Dokumen setebal 310 halaman berjudul Stadard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters tersebut, imbuh Kwik, baru berkutat seputar standart dan model pelaporan saja. “Sama sekali tidak ada multilateral agreement yang mengikat. Patut dipertanyakan apakah bapak wapres sudah mempelajari apa yang dia ancamkan. Apakah baru rencana dan wacana ataukah sudah pasti akan berlaku di tahun 2018?” kata Kwik ke KONTAN.

Bagaimana mungkin wapres sudah menggunakan ini sebagai ancaman? Sebab, lanjut Kwik, agar pemerintah bisa terikat dan mampu membuka semua harta serta melihat semua rekening milik warga Negara Indonesia di bank di Negara manapun, Pemerintah Indonesia harus sudah mengikat perjanjian multilateral dengan semua Negara di dunia. “Ini belum pernah ada. Sudah terjadi, harus ada agreement-nya, yag diratifikasi DPR. Saya tak pernah membaca tau mendengar tentang hal itu,”imbuhnya.

Boleh jadi, ancaman JK waktu itu meluncur lantaran pemerintah sangat berharap tax amnesty disertai repatriasi sukses besar. Targetnya pun tinggi. Program amnestu pajak alias tax amnesty harus menghasilkan deklarasi aset yang selama ini belum tercatat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sekitar Rp 3.500 triliun – Rp 4.000 triliun. Sementara uang yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) minimal Rp 1.000 triliun dan target penerimaan Negara dari uang tebusan kira-kira Rp 165 triliun. Bank Indonesia (BI) juga sudah berasumsi nilai repatriasi mencapai sekitar Rp 560 triliun.

Menunggu aturan

Sayangnya, program pengampunan yang resmi berjalan sejak 18 Juli 2016 hingga kini belum juga menyedot duti wajib pajak (WP) yang ada di luar negeri. Masih banyak yang menunggu. Wait and see. Terutama, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, WP menanti keluarnya semua peraturan turunan tax amnesty. Sebut saja, aturan yang mengatur investasi langsung ke sektor rill memakai uang repatriasi dan payung hukum special purpose vehicle (SPV) alias perusahaan cangkang.

Demikian ia bercerita, dua hal tersebut yang merupakan hasil kesimpulan dari sosialisasi Apindo tentang tax amnesty yang dihadiri sekitar 300-an pengusaha. Diantara pengusaha itu ada Budi Hartanto dari Grup Djarum, Eddy William Katuari bos besar Wings Group, The Nin King dari Argo Pantes, Franky Welirang dari Grup Indofood, Sudhamek Agoeng W. Soenjoto dari Garuda Food Group, dan Edwin Soeryadjaya Grup Saratoga.

Pertama,payung hukum investasi langsung memungkinkan WP menginvestasikan duit yang dia bawa masuk ke Indonesia ke proyek-proyek tertentu secara langsung. Atau, menginvestasikan uangnya ke bisnisnya sendiri di dalam negeri.

Kedua, berkenaan dengan investasi ke bisnisnya sendiri itulah, kata Hariyadi, payung hukum tentang SPV diperlukan. Pasalnya, banyak sekali SPV di Indonesia yang masih bagian atau merupakan anak usaha dari perusahaan di luar negeri di mana WP menjadi ultimate shareholder atau pemegang saham tertinggi. “Nah, ini perlu payung hukum apakah termasuk repatriasi atau hanya deklarasi di dalam negeri saja,” ujarnya.

Demikian pula dengan si empunya instrumen-instrumen yang bakal menampung dana repatriasi alias gateway,yaitu 18 bank persepsi, 18 manajer investasi, dan 19 perusahaan efek. Para gateway berharap, seluruh aturan turunan program tax amnesty cepat selesai dan menjadi terang benderang. Sehingga, mereka bisa segera meluncurkan produk dan layanan yang maksimal dan seluas meungkin untuk para WP yang ikut program tax amnesty.

Salah satu contoh saja, menurut Ferry M. Robbani, Senior Vice President International Banking dan Financial Institulation PT Bank Mandiri Tbk, perbankan juga berencana menerbitkan instrument investasi yang memungkinkan WP menempatkan dana repatriasi di perusahaan rintisan (start-up). “Karena belum ada aturannya, jadi investasi start-up belum bisa,” ujarnya.

Hariyadi berharap, semua aturan bisa selesai secepatnya dan konsolidasi antarlembaga di pemerintah berjalan secepat mungkin agar tax amnesty berikut repatriasi sukses. Jika tidak, maka hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperkirakan akhir tahun ini terjadi shortfall pajak Rp 219 triliun bisa berbuah kenyataan. Atas perkiraan ini, Sri pun sudah meminta, belanja kementerian dan lembaga disunat hingga Rp 65 triliun, termasuk anggaran transfer daerah dipangkas sampai Rp 68,8 triliun.

Periode Emas

Bukan cuma target penerimaan pajak yang meleset. Bagi WP, jika aturan tak segera menjadi jelas, kesempatan memanfaatkan tariff tebusan paling murah pun jadi makin sempit. Jika aturan investasi ke sektor riil baru keluar minggu kedua bulan ini, artinya WP hanya punya waktu sekitar empat bulan untuk memanfaatkan tariff 2% dan 3% untuk periode tiga bulan pertama dan kedua sebelum 31 Desember 2016. Karena setelah itu, WP yang ikut tax amnesty dibarengi repatriasi wajib bayar tarif 5% sebelum Maret 2017.

Sedangkan WP yang ikut tax amnesty  tapi tidak repatriasi tarifnya 4%, 6% dan 10% untuk tiga periode yang masing-masing terdiri dari tiga bulan. Oleh karena itu, banyak banker menilai, periode emas tariff rendah adalah 20 agustus-30 September, yaitu berlakunya tariff 2%.

Menanggapi sikap wait and see dan belum lengkapnya aturan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Rahmat Waluyanto minta agar WP sabar menanti. Kerjasama antarlembaga, imbuh dia, sudah bagus. “Saya optimistis dengan tax amnesty. Pandangan investor terhadap Indonesia juga baik sekali. Di luar repatriasi, year to date 2016, net inflow pasar saham Rp 29,9 triliun. Dan SUrat Beharga Negara Net Rp 103,54 triliun. Ini menunjukkan sentiment positif terhadap program tax amnesty. Selain itu, investor global juga menilai fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang baik,” tegas Rahmat.

Yang jelas, meski tak ada insentif khusus dari pemerintah, tax amnesty rupa-rupanya tak aka dilewatkan begitu saja oleh para gateway. WP memang boleh memindah-mindahkan uangnya di berbagai instrument investasi, namun harus ditahan 3 tahun di dalam negeri dan tak dibawa ke luar negeri..

Selain terpacu membuat produk baru, gateway juga ketiban rezeki dengan mengalirnya likuiditas repatriasi. Manajer investasi (MI), misalnya. Likuiditas tentu akan mengerek total dana kelilaan. Contoh saja. PT Bowspirit Asset Management yang memperkirrakan dana kelolaan naik Rp 6 triliun menjadi Rp 10 triliun baru bisa tercapai kira0kira lima tahun lagi. Tax amnesty juga bakal memecut MI untuk menerbitkan produk-produk baru, misalnya reksadana penyertaan terbatas. Bagi perusahaan perantara pedagang efek, dana repatriasi akan kebanjiran pesanan penerbitan obligasi

Sampai Kamis (4/8), Dirjen Pajak Kementerian Keuangan baru menerima permohonan dari 851 WP yang “membuka” hartanya untuk amnesty. Total asset yang mereka deklarasikan sekitar Rp 6,33 triliun dengan setoran dana tebusan ke kas negara Rp 135 miliar atau 0,1% dari target Rp 165 triliun hingga Maret 2017 atau delapan bulan lagi. Masih jauh!

 

Penulis : Andri I, Tedy G, Arsy Ani S

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: