batampos.co.id – Salah satu hal yang pengusaha kerap  kesulitan saat mengisi catatan amnesti pajak ialah perincian kolom utang.

”Saat mengurus tax amnesty ternyata kami harus melaporkan semua utang, termasuk utang dagang,” kata Irawan Hadikusumo, CEO Nuansa Group dalam diskusi bertajuk Menangkap Peluang Tax Amnesty dalam Jawa Pos Business Forum yang digelar di Graha Pena Surabaya akhir pekan lalu (13/8).

Menurut Irawan, bagi pebisnis level UMKM, mengadministrasikan perincian utang tersebut bisa menyulitkan.

Dirut PT Kepuh Kencana Arum dan PT Sunrise Steel Henry Setiawan mengungkapkan beberapa kendala yang biasa ditemui pebisnis di lapangan. Misalnya, ketiadaan kolom yang mengakomodasi apabila pernah ada jumlah persediaan yang dilebihkan.

”Ini juga menjadi salah satu kebingungan bagi perusahaan maupun akuntan,” katanya.

Dalam pencantuman aset yang diampunkan, ada nilai wajar yang harus dideklarasikan. Besaran nilai wajar menjadi pertanyaan lantaran belum ada sosialisasi tentang ketentuan yang menjadi patokan.

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Surabaya Dewi Sriana Rihantyasni menyatakan, belum diketahuinya patokan nilai wajar itu bisa membuat pebisnis menunggu dalam menjalankan amnesti pajak.

”Juga, ada kemungkinan melakukan transaksi di bawah harga wajar. Jadi, untuk memperingan nilai tebus, mencantumkan nilai wajar yang rendah,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menjawab dengan gamblang satu per satu kendala pengusaha. Tentang perincian utang, misalnya.

Menurut John, utang yang perlu dicantumkan adalah yang terkait dengan penambahan harta. Perincian utang tersebut diperlukan karena akan menjadi pengurang tambahan aset yang dideklarasikan.

”Jadi hanya utang yang terkait dengan perolehan aset,” kata John.

Sementara itu, mengenai aset wajar, penilaiannya bergantung kepada wajib pajak (WP) sendiri.

”Nilai wajar itu menurut WP. Di situ, diperlukan kejujuran. Namanya pertobatan, ya harus jujur,” kata John.

Dia menambahkan, amnesti pajak merupakan salah satu kesempatan yang tidak akan terulang untuk masa pengampunan yang dicanangkan, yakni masa 2015 ke belakang.

”Ini adalah blessing yang harus dimanfaatkan,” kata John.

John menambahkan, pemerintah akan terus gencar bersosialisasi ke daerah.

”Kami terus berusaha agar masyarakat mendapatkan informasi yang simetris. Bahkan, Presiden Jokowi turun langsung ke daerah untuk sosialisasi,” katanya.

Kepala Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Sukamto menyampaikan, keberadaan customer service di perbankan bisa membantu wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Dengan demikian, wajib pajak tidak merasa dipersulit. Karena itu, pihaknya siap menjembatani layanan perbankan dalam program tax amnesty.

”Bagaimana tax amnesty itu menjadi entry point dalam membangun budaya keterbukaan di kalangan wajib pajak. Nah untuk itu, kami akan terus memantau perkembangan program tersebut di lapangan,” tuturnya.

Sumber: BATAMPOS 15 Agustus 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:aliran dana, amnesti pajak, aset, deklarasi, gank persepsi, nilai tebusan, nilai wajar, OJK, pengampunan pajak, pengusaha, perbankan, sosiaslisasi, tarif tax amnesty, tax amnesty, uang tebusan, UMKM, wajib pajak, WP