RUU Tax Amnesty Terancam Gagal Juni Ini

8Inilah Isu Tarik Ulur DPR vs Pemerintah di RUU Tax Amnesty

  1. Data Pemerintah
  • Pemerintah tidak mau membuka data. Namun anggota DPR di Panja ingin tahu data pemerintah sehingga target tax amnesty masuk akal. Di sisi lain, DPR berkepentingan mengetahui dirinya dan kolega jadi target pemerintah atau tidak.
  1. Penerimaan Negara
  • Dalam RAPBN-P 2016, pemerintah memperkirakan tebusan tax amnesty akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun, termasuk dana tax amnesty untuk menutup shortfall penerimaan dalam RAPBN-Perubahan 2016.
  • DPR menilai target ini terlalu tinggi, apalagi pemerintah tidak membuka secara gamblang data wajib pajak yang dibidik pemerintah.
  1. Isu Singapura
  • Pengamat perpajakan Rony Bako mencurigai negara tax heaven seperti Singapura menghambat pembahasan tax amnesty karena kebijakan ini bisa mengurangi likuiditas di negara tersebut.

Tarik Ulur perubahan tarif

  1. Usulan Kementerian Keuangan
  • Tiga bulan pertama: 2% bagi yang melakukan repatriasi dan 4% bagi yang tak melakukan repatriasi
  • Tiga bulan terakhir: 3% bagi yang melakukan repatriasi dan 6% bagi yang tak melakukan repatriasi
  1. Permintaan Presiden
  • Tiga bulan pertama: 5% bagi yang melakukan repatriasi dan 7% bagi yang tak melakukan repatriasi (deklarasi).
  • Tiga bulan terakhir: 10% bagi yang melakukan repatriasi dan 15% bagi yang hanya deklarasi.

13Kluster Pembahasan RUU Tax Amnesty

  1. Ruang lingkup

Pembahasannya seputar pengertian pengampunan pajak, termasuk subjek dan objeknya. Pembahasan dua pekan terakhir hanya berkutat di kluster ruang lingkup.

  1. Tarif tebusan

Apa saja pembeda tarif tebusan, periode penyerahan permohonan serta opsi repatriasi atau sekadar deklarasi, masuk ke kluster ini. Isu lain adalah dasar pengenaan tarif tebusan.

  1. Tata cara pengampunan pajak

Kluster ini membahas antara lain syarat pengajuan dan penelitian administrasi, dan berbagai dokumen yang harus dilengkapi.

  1. Fasilitas dan konsekuensi pengampunan pajak.

Masalah yang akan dibahas antara lain berbagai penghapusan sanksi dan denda yang bakal diterima peserta pengampunan pajak. Lalu, tata cara penghentian pemeriksaan, bukti perkara dan penyidikan. Selain itu, keamanan dan kerahasiaan data serta konsekuensi tax amnesty bagi wajib pajak (WP).

  1. Perlakuan atas harta yang direpatriasi

Di kluster ini dibahas tata cara dan pengalihan harta repatriasi; jenis dan tata cara investasi serta holding period.

  1. Kluster lain-lain

Permasalahan yang tidak masuk dalam lima kelompok di atas, seperti aturan peralihan, masuk di kluster ini.

9JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak berjalan lambat di Panitia Kerja (Panja). Hingga kemarin (6/6), Panja belum juga membahas pasal penting seputar tarif tebusan, mekanisme repatriasi, dan instrumen investasi.

Padahal jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI di masa sidang kali ini, Panja RUU Tax Amnesty harus tuntas pada 16 Juni 2016.

Hingga kemarin, pembahasan RUU Tax Amnesty masih berputar pada masalah ruang lingkup dan defi nisi. Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafi sz Tohir, baru dua pasal yang dibahas. Masih ada sekitar 27 pasal di beleid pengampunan pajak ini. “Sampai saat ini baru sebatas pasal ruang lingkup,” kata Achmad, Senin (6/6).

Achmad enggan menjelaskan tarik ulur yang terjadi dalam pembahasan RUU Tax Amnesty di tingkat panja. Menurut informasi yang didapat KONTAN di lingkungan Panja, pemerintah tidak mau blakblakan membuka soal data yang telah dimiliki kepada anggota Panja lainnya, termasuk data wajib pajak yang sudah dibidik pemerintah.

Akibatnya, pembahasan berlangsung bertele-tele. Sebab, anggota DPR berkepentingan mengetahui data pemerintah itu dengan alasan target penerimaan masuk akal atau tidak. Di sisi lain, anggota DPR berkepentingan mengetahui apakah dirinya dan koleganya menjadi target pemerintah atau tidak.

Achmad mengakui, pemerintah sudah memiliki data wajib pajak yang berminat mengikuti tax amnesty sehingga berani memasang target penerimaan pajak dari tax amnesty hingga Rp 165 triliun. Jika tidak punya data, pemerintah tak mungkin memasukkan potensi penerimaan tax amnesty ke RAPBNP 2016.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pesimistis pembahasan RUU Tax Amnesty selesai bulan Juni dan berlaku awal Juli. Agar sesuai rencana, Yustinus meminta Presiden Joko Widodo turun tangan melobi DPR RI untuk menyelesaikan RUU Tax Amesty. Sebab para wajib pajak menunggu kejelasan kebijakan ini agar bisa mengambil keputusan yang tepat.

Presiden juga perlu segera berkonsolidasi dengan pimpinan partai politik serta asosiasi pengusaha. Termasuk meminta KPK agar aktif mengawal pembahasan RUU Tax Amnesty agar bersih dari politik transaksional.

Johan Budi, Juru Bicara Presiden mengatakan, Presiden tidak memasang target penyelesaian RUU tax amnesaty. Target penyelesaian datang dari Menteri Keuangan. Presiden juga belum berencana melobi DPR. “Pemerintah tengah menyiapkan opsi-opsi lain apabila RUU ini tidak selesai,” kata Johan.

Sumber: Harian Kontan , Selasa 7 Juni 2016

Penulis : Asep Munazat Zatnika dan Adinda Mustami, M. Yazid

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 replies

  1. Kenapa WP2 disini dipenjarakan sementara kalian mau warm welcome sama pengemplang pajak gajah??

    Suka

  2. Ga populer dan ga adil serta tidak bermoral

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: