Jakarta – ‎Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) diharapkan mengeluarkan ‘daya magisnya’ dalam memastikan keberhasilan program amnesti pajak (tax amnesty) sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. SMI diharap bisa bekerja cerdas seperti biasanya, menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu.

Seperti dicontohkan oleh Anggota Komisi XI DPR, M.Misbakhun, DPR sudah banyak mendapat laporan dari Wajib Pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut Tax Amnesty.

“Saya minta tolong dengan sangat, agar Ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, Ibu sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini, bagaimanapun ide dan gagasan presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau,” beber Misbakhun, dalam rapat dengan Menkeu SMI dan jajarannya, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8).

Juga diingatkan Misbakhun, agar sang menteri membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai sesuai keinginan Presiden Jokowi untuk menjaga kredibilitas pemerintahan. Ditegaskan Misbakhun, kredibilitas dimaksud bukan sekedar aturan dan angka, namun juga proses mencapainya.

“Penerimaan November ya harus dicatat dan masuk November. Jangan penerimaan Desember, dicatat sebagai penerimaan November. Ini bagian dari menjaga kredibilitas,” kata Misbakhun.

Sri Mulyani mengangguk-angguk sambil tersenyum ke Misbakhun.

“Ibu tersenyum, saya yakin ibu juga tahu ini. Jadi mari kita bersama-sama bekerja menjaga kredibilitas ini. Selamat datang kembali ke Republik Indonesia bersama kita,” tandas Misbakhun.

Sumber : beritasatu.com

Penulis : Markus Junianto Sihaloho

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty