Alasan Muhammadiyah Ingin Gugat Tax Amnesty ke MK

Image result for tax amnesty

JAKARTA – Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, berencana akan membawa Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada beberapa alasan langkah tersebut diambil.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan UU tax amnesty sudah melenceng dari tujuan awalnya. Sebab, aturan ini menjadi meluas hingga menyasar ke rakyat biasa yang juga diwajibkan mengikuti program ini. Ditambah lagi, jika tidak ikut, maka akan dikenakan sanksi yang mana tarifnya tergolong sangat besar.

Padahal sejak pertama kali disahkan, kata dia, keberadaan UU tax amnesty itu hanya memberikan pengampunan pajak kepada warga negara Indonesia (WNI); notabene konglomerat yang memiliki dana dalam jumlah besar dan diparkir di negara suaka pajak (safe haven).

“Karena tax amnesty itu awalnya untuk dana jumlah besar diparkir di luar negeri. Tapi kemudian perkembangannya masyarakat jadi memahami itu akan menyasar semua (kalangan masyarakat). Itu yang dipermasalahkan,” ucapnya kepada Okezone.

Alhasil, kebijakan pemerintah ini malah justru membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah menjadi resah.

Seperti diketahui, dalam aturan ini wajib pajak (WP) orang pribadi juga akan dipajaki 2 persen, tarif ini sesuai dengan yang tertuang dalam UU tax amnesty. Jika tidak dilaporkan hingga batas waktu tertentu, maka akan dikenakan tarif 50 persen.

Belum lagi jika informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Dengan begitu, akan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar.

“Di media sosial itu banyak resah dari kalangan menengah ke bawah. Kalau begitu, ya sama saja dengan terlalu memeras rakyat apalagi ekonomi lagi susah sekali. Nah ini dalam tanda petik meneror masyarakat dan membuat resah,” papar dia.

Untuk itu, Muhammadiyah berencana menggugat beberapa poin UU tax amnesty yang dinilai memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah tersebut. Poin utama yang diinginkan pihaknya adalah agar pemerintah mau membatasi kalangan yang diharuskan mengikuti program tax amnesty. Jika tidak demikian, maka aturan itu menyamakan rakyat dengan WNI yang selama ini menghindari pembayaran pajak.

“Jadi Muhammadiyah ingin dibatasi kalangannya yang dipajaki itu. Artinya mungkin dalam arti meninjau kembali keseluruhan kajian-kajian yang ada,” katanya.

Sumber : okezone.com

Penulis : Dhera Arizona Pratiwi

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: