Jakarta -Pengusaha nasional, yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, kemarin (2/9/2016) ikut mengajukan tax amnesty. Sofjan sekaligus ingin melihat langsung kesiapan Ditjen Pajak.

Setelah mengurus pengajuan tax amnesty, Sofjan berpendapat bahwa ternyata prosedurnya cukup mudah dan cepat. Prosesnya memakan waktu tak lebih dari 30 menit.

“Saya kemarin mengajukan untuk pribadi. Kita lihat juga kesiapan Ditjen Pajak. Jadi saya sekaligus melapor,” kata Sofjan kepada detikFinance di Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Dibandingkan sebulan lalu, sambungnya, kini pelayanan untuk wajib pajak yang ingin ikut tax amnesty sudah jauh lebih baik. Ada perbaikan-perbaikan dari Ditjen Pajak. “Lebih maju dibanding dari sebulan lalu,” ucapnya.

Perbaikan-perbaikan yang dimaksud Sofjan adalah kecepatan pelayanan, kesiapan petugas, sistem online, dan sosialisasi dari pegawai pajak.

“Kecepatan jauh lebih baik. Orangnya (petugas yang melayani) lebih banyak. Online-nya lebih baik. Sekarang semua juga satu suara,” ujar Sofjan yang juga Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Pihaknya sekaligus menyarankan kepada Ditjen Pajak agar memperluas sasaran tax amnesty. Bukan hanya ke pengusaha besar saja, tapi juga ke pengusaha kecil dan menengah.

Sebab, pengusaha UMKM ternyata juga banyak yang ingin mengajukan tax amnesty namun kesulitan mengurus prosedur pengajuannya. Prosedur untuk UMKM perlu disederhanakan.

“Perlu perluasan-perluasan sosialisasi, ke UMKM juga,” tukasnya.

Sofjan pun mengajak para wajib pajak lain, khususnya para pengusaha yang memiliki aset belum dilaporkan, untuk ikut tax amnesty.

“Kalau berkasnya kurang bisa menyusul, jadi orang nggak perlu bolak-balik,” tutupnya.

Sumber : DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty