Wajib Pajak Tentukan Sendiri

fd506-tax2bamnesty

JAKARTA – Pemerintah membebaskan para wajib pajak untuk menentukan perlakuan dana yang selama ini berada di luar negeri, tetapi sudah dipindahkan ke Indonesia sebelum berlakunya payung hukum amnesti pajak.

Ketentuan ini diatur dalam dua beleid yang diundangkan pada 5 Oktober 2016, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.08/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.08/2016. Keduanya merupakan perubahan aturan terkait dengan repatriasi.

Dalam dua beleid tersebut, wajib pajak (WP) bisa memilih perlakuan harta yang sudah masuk ke dalam negeri setelah 31 Desember 2015 sampai sebelum 1 Juli 2016 tersebut. WP dapat dapat menganggap sebagai harta di luar negeri atau harta di dalam NKRI.

Sebelumnya harta yang berada dalam kondisi ini dianggap sebagai repatriasi, WP bisa meminta pembetulan surat keterangan pengampunan pajak. Dengan demikian, harta dihitung sebagai deklarasi harta dalam negeri.

“Wajib pajak yang memilih untuk menentukan harta sebagai harta yang berada di dalam wilayah NKRI, harus menyampaikan surat permohonan pembetulan atas surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak,” bunyi pasal 3B ayat (2) seperti dikutip pada Selasa (11/10).

Ketentuan mengenai tata cara pembetulan dan jangka waktu penyelesaian surat pembetulan atas surat keterangan, masih dalam beleid tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan pelonggaran kebijakan ini merupakan langkah pemerintah setelah mendapat masukan dari beberapa kalangan termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“ dulu dianggap sebagai repatriasi walaupun sebetulnya pas minta pengampunan pajak sudah ada di Indonesia. Sekarang kami permudah untuk dianggap deklarasi dalam negeri,” katanya.

Kebebasan pemilihan perlakuan atas harta tersebut tidak akan mengubah dari sisi uang tebusan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, tarif uang tebusan antara deklarasi harta tambahan dalam negeri dan repatriasi sama.

Namun, jika masuk dalam skema repatriasi, dana tersebut harus masuk ke gateway dan dikunci – dengan holding period – tiga tahun. Sementara, harta deklarasi dalam negeri bebas asalkan tidak dialihkan ke luar negeri.

Menilik dashboard amnesti pajak, Selasa (11/10) pukul 16.00 WIB, dengan nilai uang tebusan Rp93,4 triliun, total harta berdasarkan surat pernyataan harta mencapai Rp3.824 triliun. Dari jumlah harta tersebut, repatriasi hanya mencapai 4%, dengan nilai Rp143 triliiun.

Mayoritas harta dengan porsi 71% atau senilai Rp2.701 triliun berasal dari deklarasi dalam negeri. Sisanya, deklarasi harta luar negeri senilai Rp981 triliun dengan porsi 26% dari total harta yang diungkap dalam amnesti pajak.

Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan memang sebagian harta yang masuk di pos deklarasi dalam negeri berasal dari luar negeri. Pasalnya, adanya ketentuan holding period membuat beberapa pengusaha memasukkan uang dari luar negeri bahkan sebelum adanya Undang-Undang No. 11/2016.

Selain itu, ada skema back to back loan yang secara riil harta WP sudah berada di wilayah Indonesia. Dengan skema ini, ada implikasi positif pada performa utang luar negeri Indonesia yang semakin berkurang.

Gugus Tugas

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden yang sekaligus menjabat Ketua Pembina Apindo mengatakan dibentuknya gugus tugas (task force) implementasi kebijakan pengampunan pajak – lewat Keputusan Presiden No. 32/2016 – diharapkan mampu mengawasi dan mengarahkan harta hasil repatriasi dengan tepat. “Mengawasi supaya uang itu bisa terarahkan ke sektor riil. Sektor moneter kita enggak takut,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, sudah mulai menginventarisasi beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional untuk menampung dana repatriasi. Tidak hanya itu, beberapa proyek yang pengerjaannya bersamaan dengan BUMN juga akan disodorkan ke WP.

Langkah ini harus dilakukan agar tidak seluruh dana mengendon di sektor keuangan ataupun properti. Beberapa proyek yang akan ditawarkan sudah pasti memiliki nilai ekonomis atau komersial yang tinggi. Untuk beberapa proyek seperti irigasi dan waduk yang tidak ekonomis akan dikerjakan dengan APBN. Namun, WP bisa berparitisipasi lewat pembelian surat utang negara.

“Sehingga uang bisa bergerak. Kalau diserahkan ke pengusaha, uang itu bisa dipakai ke bidang yang bukan kami inginkan. Bisa masuk ke properti atau taruh saja ke bank. Nantinya tidak bakal masuk ke sektor riil,” ujar Ketua Tim Ahli Wakil Presiden itu.

Sumber: BISNIS INDONESIA

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: