Author Archives
-
Ditjen Pajak Perpanjang Batas Waktu Pelaporan Informasi Keuangan Otomatis
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perpanjang jangka waktu bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Pelaporan informasi keuangan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian internasional atau automatic exchange of information (AEoI)…. Read More ›
-
Batas Pelaporan Informasi Keuangan Bagi LJK Diperpanjang Hingga 1 Oktober 2020
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang jangka waktu bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Pelaporan informasi keuangan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian internasional atau automatic exchange of information (AEoI). Dikutip dari… Read More ›
-
Penyampaian Informasi Keuangan Direlaksasi sampai Oktober 2020
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merelaksasi penyampaian laporan informasi keuangan yang seharusnya dilakukan pada 1 Agustus 2020 diperpanjang hingga 1 Oktober 2020. Ketentuan ini berlaku atas informasi keuangan, sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, sampai dengan… Read More ›
-
Keberadaan MLA RI-Swiss Perkuat Otoritas Pajak
Wakil rakyat sudah mengesahkan Undang Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Mutual Legal Assistance (MLA). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MLA Indonesia-Swiss Ahmad Sahroni mengatakan, melalui UU MLA Swiss-Indonesia… Read More ›
-
Siap-siap, pemerintah segera kejar pajak WNI di Swiss
Pemerintah segera menindaklanjuti penghindaran pajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempatkan hartanya di Swiss. Hal ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (WP) yang selama ini tidak terdeteksi Agenda otoritas pajak itu, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian tentang… Read More ›
-
RUU MLA Disahkan, Harta Koruptor di Swiss Bisa Dilacak
Indonesia bisa melacak uang para koruptor maupun pengemplang pajak yang ada di Swiss. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (14/7) menyepakati RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters… Read More ›
-
Sekali Lagi, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data AEoI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan informasi keuangan yang diperoleh dari proses pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan dijaga kerahasiannya. Direktur Perpajakan Internasional DJP Johan Hutagaol mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan data AEoI telah berdasarkan common reporting standard… Read More ›
-
Pajak meneliti 1,6 juta wajib pajak hasil AEoI senilai Rp 3.684,7 triliun.
Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah punya setumpuk data wajib pajak hasil pertukaran data dengan otoritas pajak di negara lain. Data tersebut diperoleh melalui kerjasama Automatic Exchange of Information (AEoI). Jumlah data wajib pajak yang terkumpul dari hasil AEoI… Read More ›
-
Perjanjian Bantuan Hukum RI-Swiss Disepakati Jadi RUU, Apa Isinya?
UU Perjanjian Bantuan Hukum atau MLA RI-Swiss nantinya dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud. Panitia Khusus DPR menyepakati perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters antara… Read More ›
-
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui, 11 Ribu Triliun Siap di Bawa Balik ke Indonesia
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang… Read More ›
