JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode… Read More ›
DPR
Penerimaan Amnesti Pajak Berdampak Positif ke APBN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak yang terus meningkat setiap harinya bisa berdampak positif kepada kinerja belanja dalam APBN. “Realisasi yang masih akan naik, perkiraan dampaknya ke penerimaan adalah APBN tidak perlu… Read More ›
Amnesti Pajak Dinilai Belum Mampu Dorong Kredit Tahun Ini
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Bank OCBC NISP menilai, program pengampunan pajak belum akan mendorong pertumbuhan kredit pada tahun ini. Diperkirakan pertumbuhan kredit perseroan di akhir tahun akan tumbuh di bawah 10 persen. Direktur Utama OCBC NISP Parwati menilai, program pemerintah ini akan… Read More ›
Penerimaan Pajak Masih Separuh dari Target
JAKARTA — Penerimaan pajak hingga pekan terakhir September ini baru menyentuh Rp 729 triliun. Angka ini baru 54 persen dari target penerimaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 1.355,2 triliun. Penerimaan pajak nonminyak dan… Read More ›
IAI Rilis PSAK 70 Dukung Program Amnesti Pajak
Jakarta, CNN Indonesia — Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sebagai bentuk dukungan atas program amnesti pajak. Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI Mardiasmo mengatakan, PSAK tersebut memberikan… Read More ›
Gaet Wajib Pajak Kakap, Dirjen Pajak Bentuk Tim 100
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi memiliki cara tersendiri untuk menggaet wajib pajak kakap agar mau mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ken mengatakan pihaknya telah membentuk Tim 100 untuk menangani wajib-wajib pajak besar tersebut. “Jumlah personelnya 100… Read More ›
Dana Repatriasi Guyur Pasar Modal Rp 400 Triliun
Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida memprediksi penyerapan dana repatriasi amnesti pajak di sektor pasar modal mencapai Rp 400 triliun hingga 2017. Serapan tersebut berasal dari dana yang disimpan di instrumen saham dan obligasi. Nurhaida mengatakan dana dari… Read More ›
Gebrakan Indonesia yang Dinanti Negara Sedunia Sunting
Indonesia menuntut Google bayar pajak. Pemerintah patut bangga. Indonesia menjadi negara berkembang pertama di dunia yang berani melawan gurita international. Begitu pendapat Crawford Spence lewat surat elektronik, Senin (19/9) minggu lalu. Gurita ini maksudnya Google alias Alphabet Inc. yang terkenal… Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2016TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri… Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE DENGAN RAHMAT… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 