Gebrakan Indonesia yang Dinanti Negara Sedunia Sunting

8

Indonesia menuntut Google bayar pajak.

Pemerintah patut bangga. Indonesia menjadi negara berkembang pertama di dunia yang berani melawan gurita international.

Begitu pendapat Crawford Spence lewat surat elektronik, Senin (19/9) minggu lalu. Gurita ini maksudnya Google alias Alphabet Inc. yang terkenal getol memasang strategi perpajakan agar membayar pajak seminimal mungkin, strategi pajak ini tenar disebut sebagai istilah “Google’s Tax”.

Bukan sesuatu yang tiba-tiba sang profesor akuntansi Warwick Business School Inggris ini mengirim pesan. Sebab, pada hari yang sama, menurut Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Khusus Jakarta Muhammad Haniv, pemeriksa pajak mendatangi kantor Google di Indonesia alis PT Google Indonesia. Langkah investigasi oleh Ditjen Pajak ini merupakan respon atas surat yang dikirim Google ke Pemerintah Indonesia bulan Agustus silam.

Isi surat Google, sebagaimana ditunjukkan oleh Haniv, kurang lebih begini: Kami tak punya bentuk usaha tetap di Indonesia. Kami tak seharusnya diberi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai Usaha Tetap di Indonesia. Karena itu, kami tak seharusnya mendapatkan pemeriksaan sebagai Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Gara-gara BUT

Jauh sebelum surat dari Google itu muncul, bunyi gendering perang Ditjen Pajak versus Google mulai bertalu pada April lalu. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan (menkeu) waktu itu, menetapkan Google sebagai BUT.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak (Dirjen) Ken Dwijugiasteadi langsung menindaklanjuti ketetapan sang bos tersebut. Kantornya segera mengirim surat kepada Google yang isinya menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan memeriksa laporan pajak Google. Ken bilang sudah menghubungi juragan Google. CFO Google sendiri yang akan datang ke Indonesia pada bulan September untuk menjernihkan persoalan pajak Google tersebut.

Tapi, janji tinggal janji. Jangankan sang juragan datang sendiri, google Cuma mengirim surat. Dua pekan lalu, jumat (16/9), Ditjen Pajak akhirnya curhat perihal kedatangan surat penolakan pemeriksaan Google kepada media massa.

Tentu ada alasan kuat Pemerintah Indonesia berani menabuh tambur tempur melawan Google. Pertama, posisi tawar Indonesia dengan jumlah penduduk 255-an juta dengan total pengguna internet hingga 112/6 juta tahun depan. Indonesia merupakan pasar terbesar keenam di dunia tahun ini. Tahun depan, menurut prediksi e-Marketer, pasar Indonesia akan mengungguli Jepang.

Itu artinya, menurut peta wilayah bisnis Google, Indonesia akan menjadi pasar penting di wilayah Asia Pasifik. Sebab, mengutip data Google, China dikeluarkan dari pangsa pasar wilayah Asia Pasifik.

Kedua menurut Crawford, Indonesia terinspirasi Komisi Eropa yang mengompori Irlandia menurut Apple membayar pajak miliaran dollar AS. Bahkan, bulan Januari 2016, Pemerintah Inggris berhasil membuat google membayar pajak hingga €130 juta atau sekitar Rp 2,22 triliun dengan kurs Rp 17.100 per Poundsterling. “Ini adalah semangat zaman dalam konteks kasus yang sama,” kata Crawford.

Ketiga karena perintah Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kata Haniv, Menkeu marah-marah atas kebiasaan Google. “Google dan Facebook adalah perusahaan over the top terbesar di Indonesia. Bu Sri marah karena mereka menolak diperiksa pajaknya. Aku di-back-up oleh dia,” tegas Haniv.

Nah, apa efeknya jika Google ditetapkan BUT? Menurut undang-undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), BUT merupakan salah satu subjek pajak di samping orang pribadi dan badan. Dengan berstatus sebagai BUT, google wajib membayar pajak sebesar sama dengan tarif pajak badan, yaitu 25% Plus, kewajiban-kewajiban yang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Menurut Hestu Yoga Saksama, juru bicara Ditjen Pajak, di samping ketentuan perpajakan, aturan-aturan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) pun jadi dasar mengapa Google di tetapkan BUT.

Google memang sudah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri, tepatnya di KPP Tanah Abang III dengan status perusahaan asing atau penanaman modal asing (PMA) sejak 15 September 2011. PTGI juga bertindak sebagai dependent agent dari Google Asia Pacific Pte. Ltd. di Singapura.

Lewat suratnya, Google menegaskan, fungsi PTGI merupakan kantor perwakilan (representative office). Alhasil, menurut Pengamat Pajak Yustinus Prastowo, Google hanya membayar sekitar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final sesuai pasal 15 UU PPh. Nilainya lebih kecil jika Google berstatus BUT. “Google bilang, kalau mau periksa, ya, periksa saja Google Indonesia (PTGI). Gitu katanya,” ujar Haniv.
Pemerintah berhasil?

Dari hasil pemeriksaan Senin (19/9) lalu, PTGi sangat kooperatif. Mereka menegaskan diri sebagai kantor perwakilan yang mendapatkan fee kurang dari 1% total pendapatan iklan di Indonesia. Bayaran itulah yang dijadikan basis pajak.

Haniv menegaskan, PTGI tak ada masalah. Namun Google Asia Pasific Pte. Ltd. dapat penghasilan dari Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah tetap akan mengejar Google yang berkantor di Singapura itu.
Siapa yang mau ikut mendoakan agar berhasil?

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: