Rencana penerapan Tax Amnesty atau pengampunan pajak jilid III pada 2025 menuai polemik di tengah masyarakat. Bahkan, ada yang menyangkut-pautkan kebijakan baru ini dengan politik balas budi.Ekonomi Senior INDEF Didik Rachbini menduga, di balik rencana pemberlakuan kembali kebijakan pengampunan pajak… Read More ›
Wacana pemerintah menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III dapat menjadi pisau bermata dua bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini akan memperluas basis data wajib pajak serta mendorong repatriasi aset yang selama ini disembunyikan atau… Read More ›
JAKARTA — Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid III mencuat. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberlakukan program serupa. Pernyataan itu sempat disampaikan Sri Mulyani usai berakhirnya masa Tax Amnesty… Read More ›
Program Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty Jilid III yang direncanakan kembali diselenggarakan menjadi sorotan banyak pihak, termasuk kalangan Konsultan Pajak. Usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak… Read More ›
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menargetkan program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa terlaksana pada 2025. Menurut dia, hal itu mungkin terjadi setelah revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. “Kalau menurut… Read More ›
Pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III akan digelar. DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI… Read More ›
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025. Hal tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna yang… Read More ›
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT EDARAN NOMOR SE- U /PJ/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH Yth. 1. Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; Para Kepala Kantor… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan surat berisi peringatan temuan harta wajib pajak yang ternyata belum dilaporkan. Melalui surel tersebut, wajib pajak diajak untuk mengungkapkan hartanya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Surat peringatan tersebut disampaikan melalui surat elektronik (surel) dan surat… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan telah menghimbau kepada wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II. Himbauan ini dikirim secara massal melalui surat elektronik (surel) atau elektronik mail atau e-mail. Himbauan DJP kepada wajib pajak… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 