Merdeka.com – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional tidak efektif untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dari pajak. Pasalnya, tarif uang tebusan dalam RUU tersebut hanya sebesar tiga persen dari total harta yang ada di luar negeri…. Read More ›
penerimaan negara
Pengampunan pajak lebih tepat diterapkan pada 2017
Merdeka.com – Pengampunan pajak yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional tidak bisa diterapkan pada tahun ini. Lantaran, para Wajib Pajak (WP) belum percaya pada pengampunan pajak yang diberikan pemerintah. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan pengampunan pajak lebih tepat diterapkan… Read More ›
Hendrawan: RUU Pengampunan Nasional ampuni koruptor dengan syarat
Merdeka.com – Salah satu anggota DPR pengusul RUU Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno kembali menegaskan bahwa dalam Pasal 10 RUU tersebut memang ditujukan untuk mengampuni para koruptor. Namun dengan syarat uang dari hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Hendrawan pun membantah pernyataan… Read More ›
Golkar : RUU Pengampunan Nasional Bisa Kembalikan Uang Rp 700 T
Merdeka.com – Partai Golkar salah satu yang setuju dengan Rancangan Undang-Undangan Pengampunan Nasional. Golkar menilai, RUU tersebut dapat memberikan pemasukan pajak untuk negara. RUU Pengampunan Nasional juga memperbaiki ekonomi negara yang sedang melemah. “Kalau Golkar menyetujuinya, ini adalah upaya bagaimana… Read More ›
‘Pengampunan Pajak Hanya Akan Diberikan Satu Kali’
Empat Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut dinilai penting dan mendesak lantaran pengampunan… Read More ›
Draf RUU Pengampunan Nasional, aset hasil korupsi bisa diampuni
Merdeka.com – Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
Baru diusulkan, RUU Pengampunan Nasional menuai kecaman
Merdeka.com – Bukannya menyelesaikan sejumlah sisa rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tunggakan dari masa sidang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kontroversi. Kali ini mereka mengusulkan RUU Pengampunan Nasional. Namun konteks RUU ini lebih kepada pengampunan pajak atau tax… Read More ›
Kebijakan ‘tax amnesty’ Dinilai Atasi Kekurangan Penerimaan Pajak
Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai gagasan Pemerintah untuk menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau ‘tax amnesty’ dapat menjadi bagian rekonsiliasi nasional sekaligus upaya mengatasi kekurangan penerimaan pajak tahun 2015. “Kebijakan ‘tak amnesty’ harus menjadi bagian dari… Read More ›
Revisi UU PPh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Dilonggarkan
JAKARTA – Otoritas berencana memberikan fleksibilitas bagi Menteri Keuangan untuk menentukan besaran pengurangan penghasilan neto untuk penghitungan pajak dalam fasilitas tax allowance – melampaui 30%. Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Ditjen Pajak (DJP) Raden Setyadi Aris Handono mengatakan… Read More ›
DPR : Realisasi Pajak Rendah, Tax Amnesti Bisa Jadi Pilihan
JAKARTA—Kalau realisasi penerimaan pajak negara tidak mencapai target maka pemerintah akan terpaksa memilih alternatif lain melalui utang mengingat usulan pengampunan pajak masih menjadi perdebatan. Demikian dikemukakan oleh Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR, M. Misbakhun menanggapi masih rendahnya realisasi penerimaan pajak… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 