Baru diusulkan, RUU Pengampunan Nasional menuai kecaman

41Merdeka.com – Bukannya menyelesaikan sejumlah sisa rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tunggakan dari masa sidang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kontroversi. Kali ini mereka mengusulkan RUU Pengampunan Nasional.

Namun konteks RUU ini lebih kepada pengampunan pajak atau tax amnesty. DPR berharap, para pengemplang pajak dan aset-aset milik pengusaha bisa kembali ke dalam negeri setelah mereka diberi pengampunan.

Alasan DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi di tanah air yang mulai melambat. Maka, diperlukan sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan investasi di sektor publik.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak di tanah air, diperlukan adanya suatu langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah agar pihak-pihak yang menyimpan dan belum melaporkan hartanya untuk melaporkan harta yang disimpan di luar negeri tersebut ke dalam negeri yang diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Yang menjadi kontroversi adalah salah satu pasal yang memberi peluang pengampunan kepada pemilik aset yang berasal dari bisnis tidak halal hingga korupsi.

Partai Golkar salah satu yang setuju dengan Rancangan Undang-Undangan Pengampunan Nasional menilai RUU Pengampunan Nasional bisa menjadi solusi memperbaiki ekonomi negara yang sedang melemah.

“Kalau Golkar menyetujuinya, ini adalah upaya bagaimana untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya melalui wajib pajak. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 700 triliun yang mengendap di luar negeri dalam rangka memperbaiki ekonomi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Selain itu, kata dia, aturan tersebut akan membuat Warga Negara Indonesia (WNI) mau menyimpan, melaporkan dan memasukkan dana mereka ke dalam negeri. Mengingat, WNI yang menyimpan dananya di luar negeri.

“Supaya WNI kita bisa belajar patuh untuk membayar pajak kepada negara,” ujarnya.

Meskipun begitu, Tantowi menampik bahwa RUU Pengampunan Nasional akan mengampuni pelaku tindak korupsi dengan hanya mengembalikan uangnya kepada negara.

“Kita nggak bicara soal korupsi yang mendapatkan pengampunan tapi ada keinginan untuk mengambil pajak yang bertujuan untuk menguatkan ekonomi,” ungkapnya.

Senada dengan Tantowi, politikus Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membantah bahwa RUU Pengampunan Nasional buat mengampuni para koruptor dengan mengembalikan uang hasil korupsinya. Dia menyatakan, RUU tersebut hanya berisi tentang tax amnesty atau penghapusan denda pajak.

“Tidak benar isi pengampunan pajak ampuni koruptor. Tidak, saya siapkan draf dan baca draf yang ada tidak ada keinginan kita ampuni koruptor,” kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

“Orang yang hartanya terkena sita karena kasus tipikor tidak bisa dimasukkan dalam skema pengampunan pajak. Orang yang sedang dalam proses tipikor pun tidak bisa memasukkan HKL nya dalam proses pengampunan pajak,” ujarnya menambahkan.

Misbakhun menjelaskan, RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang ditujukan karena legislator ingin mencari jalan keluar penerimaan pajak yang masih jauh dari target.

“DPR ingin berikan solusi jalan keluar ke pemerintah untuk atasi permasalahan short fall penerimaan pajak. Harus dicarikan jalan keluar. Dengan cara usaha ekstra ordinary. Apa? Yang ada di ruang kita dengan pilihan kebijakan terbatas yaitu adalah pengampunan pajak,” ujarnya.

Namun, argumen kubu Golkar itu diragukan anggota Komisi III Desmond Junaidi Mahesa. Dia mempertanyakan jaminan serta komitmen pengusaha dan koruptor yang mau mengembalikan uangnya ke negara. Dia tidak yakin hal ini bakal dilakukan.

“Harus dilihat dulu secara mendalam, apakah pengampunan itu menjamin adanya pengembalian uang atau tidak. Kan, masih menjadi tanda tanya, apalagi pengusaha tidak mungkin mengembalikan uang tersebut,” kata Desmond ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/10).

Desmond mengatakan dana WNI yang disimpan di luar sistem perbankan nasional sering kali tak dapat dideteksi jumlahnya. Karena itu bisa jadi pencatatan dana mereka dimanipulasi.

“Dilihat dulu, banyak menyimpan uangnya di negara Malaysia, Singapura dan Laos. Itu sulit diketahui jumlahnya, sehingga dengan mudah mereka melakukan pelarian uang negara,” jelas .

Desmond mengapresiasi tujuan RUU Pengampunan Nasional jika terbukti mampu membawa uang WNI di luar negeri masuk ke perbankan dalam negeri. “Secara pragmatisnya, kalau saat krisis dikembalikan akan sangat membantu karena negara butuh duit. Bisa juga dijadikan subsidi,” ucapnya.

Sementara Politikus Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub menilai tak ada jaminan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dana di luar negeri mau mengembalikannya ke dalam negeri.

“Itu memang sempat dibahas semalam juga, tapi enggak usah diampunilah orang-orang yang tidak membayar pajak. Karena tak ada jaminan mereka mau mengembalikannya,” kata Muslim ketika ditemui merdeka.com di Jakarta, Rabu (7/10).

Meski begitu, dia justru bersikap berbeda jika WNI berani mengembalikan dana tersebut ke dalam negeri. Sebab, pengembalian tersebut akan menguatkan pendapatan pajak negara.

“Kalau memang bisa bayar pajak bisa diampunin, pajak itu akan menjadi masukan bagi negara,” pungkasnya.

 

Sumber: Merdeka.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: